Labulianews.com. Mataram (9/3/2023) NTB - Saat ini Peternak Ayam lokal Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi situasi sulit, banyaknya integrator atau perusahaan raksasa di bidang peternakan yang masuk ke pasar tradisional NTB berdampak pada harga jual ayam anjlok dan tidak sebanding dengan modal produksi yang dikeluarkan peternak.

Membahas hal tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Indonesia bersama Persatuan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) NTB menggelar Aksi Damai di depan Gedung DPRD NTB untuk menyuarakan apa yang dihadapi rakyat saat ini.

Ketua LSM Garuda M. Zaeni SH. MH kepada awak media mengatakan bahwa saat ini mensyaratkan kita khususnya peternak ayam tradisional sedang menghadapi masalah besar terkait harga jual hasil produksi yang jauh dibawah biaya produksi yang disebabkan adanya beberapa perusahaan besar peternak Ayam masuk ke NTB yang mampu menjual jauh dibawah yang diharapkan peternak tradisional.

"Kondisi ini sangat merugikan peternak rakyat di NTB, seperti terlihat saat ini bahwa harga ayam di Lombok hanya Rp. 12.000 per Kilo. Ini tentu membuat peternak rakyat akan tertekan karena rugi,"tegasnya.

Keadaan ini menurut Zaini sapaan akrab Ketua LSM Garuda di picu oleh hadirnya integrator atau perusahaan besar, karena disamping berperan sebagai produsen bibit dan pakan, Perusahaan besar ini juga turut pula berternak sehingga tentu hasil produksinya terjual dengan murah.

Untuk mencegah timbulnya permasalahan lebih yang mungkin terjadi pada peternak rakyat tradisional, LSM Garuda Indonesia bersama Pinsar mendatangi Kantor DPRD NTB untuk menyuarakan beberapa tuntutan kepada Pemerintah dan Wakil rakyat yang ada di Gedung DPRD NTB.

Ada beberapa tuntutan yang disampaikan Ketua LSM Garuda Indonesia dalam orasinya didepan Pintu Gerbang Gedung DPRD NTB yakni : 

Pertama, menuntut adanya stabilisasi harga serta penetapan harga acuan ayam broiler untuk tetap menjaga dan memelihara keberlanjutan UMKM peternak ayam broiler di NTB.

Kedua, meminta pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB untuk mengusir Perusahaan peternakan luar dari bumi Sasambo dan bumi Pertiwi.

Ketiga, Pemerintah NTB harus menciptakan iklim usaha unggas lokal yang kondusif dan berpihak kepada peternak rakyat lokal.

Keempat, menuntut kepada DPRD NTB agar membuat peraturan daerah (Perda) tentang tata Kelola hulu usaha peternakan.

"Kami berharap apa yang kami sampaikan melalui Aksi Damai ini dapat ditindaklanjuti oleh DPRD dan Pemerintah NTB demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTB pada khususnya,"tutup Zaini. (Gji)