Tupoksi DPRD Lotim Dinilai di Beberapa Kebijakan Lemah
Tupoksi DPRD Lotim Dinilai di Beberapa Kebijakan Lemah
Oleh: M. Zaini
Dari tiga tugas pokok Legislatif atau Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur yaitu Penganggaran, Legislasi dan pengawasan ada salah satu tugas yang dinilai sangat pincang atau bisa dikatakan sangat lemah dan tidak berjalan yaitu Tugas Pengawasan.
Direktur Garuda M. Zaini mengatakan bahwa tugas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Lombok Timur tidak berjalan. Banyak kebijakan yang diambil oleh Eksekutif dalam hal ini yang dikomandoi oleh Bupati Sukiman sangat jauh atau keluar dari rambu-rambu RPJMD Lotim. Namun sampai saat ini DPRD hanya diam-diam saja.
Yang lebih parahnya lagi, jangankan kebijakan oleh Eksekutif, hak dan wewenang saja di acak-acak, DPRD Lotim malah diam.
“ Hak dan wewenangnya saja di acak-acak oleh eksekutif, DPRD Lotim diam, bagaimana mau berbicara kebijakan yang lebih makro untuk kepentingan masyarakat”
M. Zaini mencontohkan pada tahun 2021 yang lalu, ada paket pengadaan sapi eksotik yang notabene pengadaan ini adalah dana Pokir dan merupakan hak dari DPRD. Namun pada pelaksanaannya pengadaan tersebut didominasi oleh Eksekutif dan terindikasi sangat jauh dari kata transfaransi. Sehingga kedepannya mudahan ini tidak menjadi temuan dari Aparat Penegak Hukum (APH).
“Pengerjaan Pokir saja tidak bisa diawasi dengan baik dan benar, bagaimana mau menjalankan tugas pengawasan yang lebih besar”
Contoh yang terbaru adalah pengadaan paket sembako dan bingkisan bagi masyarakat tidak mampu. Dan paket pekerjaan ini adalah merupakan paket yang menjadi milik anggota DPRD karena dianggarkan melalui pokir masing masing anggota. Namun sampai saat ini berdasarkan temuan yang didapat oleh Garuda mulai dari pelaksanaannya sampai pengerjaannya banyak ditemukan kekurangan, sebagai contoh dalam pelaksanaan pelelangan diindikasikan tidak terbuka dan tidak transfaran. Begitupun juga ketika dalam pelaksanaan penyalurannya.
LSM Garuda menemukan kualitas beberapa barang sangat jauh dari harga yang ada sebagai contoh beras dan lainnya dan yang anehnya lagi kenapa anggota DPRD kok diam. “Kenapa Anggota DPRD kok diam”
Sehingga menurut M. Zaini, jika pemerintahan berjalan dengan baik maka tugas tugas Eksekutif, Legislative dan Yudikatif harus bisa berjalan dengan baik. Untuk itu kedepannya direktur Garuda yang focus kepada analis kebijakan dan korupsi ini mengharapkan agar tugas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bisa maksimal, agar kebijakan berjalan dengan baik. Ini semua demi masyarakat Lombok Timur.
“Tugas pengawasan harus berjalan dengan baik dan maksimal agar kebijakan berjalan dengan baik, ini demi kesejahtraan masyarakat Lombok Timur”
