Jarak Ijazah Paket Hanya 2 Tahun, PKBM di Gunungsari Dipanggil Dinas dan Terancam Pidana
Labulianews.id— Pendidikan kesetaraan lahir untuk memberi kesempatan kedua. Bagi mereka yang putus sekolah, yang terpaksa bekerja sejak dini, yang tidak sempat duduk di bangku formal, Paket A, Paket B, dan Paket C adalah jalan kembali.
Namun apa jadinya jika jalan itu dipersingkat secara tidak sah? Jika ijazah yang seharusnya ditempuh dalam tiga tahun, disulap menjadi dua tahun?
Itulah yang disoroti Forum Pemerhati Pembangunan dan Pelayanan Publik Nusa Tenggara Barat (FP4-NTB) terhadap salah satu PKBM di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Ijazah Paket Kesetaraan yang diterbitkan diduga memiliki jarak kelulusan antar jenjang hanya 2 tahun, padahal aturan menegaskan minimal 3 tahun.
" Ini bukan sekadar soal angka. Ini soal sah atau tidaknya sebuah ijazah tersebut. Aturannya sudah jelas" kata Lalu Dany
Jarak 3 tahun itu bukan karangan. Ia diatur dalam rangkaian regulasi yang saling menguatkan yakni:
Pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 tentang pendidikan nonformal. Pendidikan kesetaraan adalah bagian dari pendidikan nonformal, yang hasilnya dihargai setara dengan pendidikan formal — dengan catatan, diselenggarakan sesuai ketentuan.
Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Ketiga, Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2023 tentang Uji Kesetaraan.
Keempat, Pedoman Teknis Penempatan Murid Pendidikan Kesetaraan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Jarak minimal usia ijazah dari Paket A (setara SD) ke Paket B (setara SMP), dari Paket B ke Paket C adalah 3 tahun," tegas Sekjen FP4 NTB, Lalu Dany
Artinya, peserta harus memiliki ijazah Paket A atau SD dengan jarak minimal 3 tahun sebelum bisa mengikuti ujian atau kelulusan Paket B. Begitu pula dari Paket B ke Paket C. Tidak ada jalan pintas.
Logikanya sederhana: jika pendidikan formal membutuhkan 3 tahun untuk menamatkan SD, 3 tahun untuk SMP, dan 3 tahun untuk SMA, maka pendidikan kesetaraan tidak boleh dipangkas menjadi 2 tahun hanya demi mempercepat kelulusan. Kesetaraan berarti setara dalam proses, bukan hanya setara dalam kertas.
Yang Dirugikan Bukan Hanya Pemegang Ijazah
Mungkin ada yang berdalih: ini untuk membantu masyarakat. Agar cepat dapat ijazah, cepat melamar kerja, cepat kuliah.
Dalih itu, menurut FP4-NTB, keliru dan berbahaya.
Pertama, yang paling dirugikan justru pemegang ijazah itu sendiri. Ijazah yang cacat prosedural berpotensi dinyatakan tidak sah. Ketika digunakan untuk melamar CPNS, PPPK, TNI-Polri, atau mendaftar perguruan tinggi, ijazah itu bisa gugur dalam verifikasi. Impiannya pupus, waktunya terbuang, uangnya hilang.
Kedua, yang dirugikan adalah peserta didik lain yang menempuh jalur benar. Mereka belajar 3 tahun, mengikuti proses, lalu disamakan dengan mereka yang hanya 2 tahun.
Ketiga, yang dirugikan adalah negara. Ijazah adalah dokumen negara. Jika diterbitkan tanpa memenuhi syarat, kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan nonformal runtuh. PKBM yang jujur ikut tercoreng karena ulah satu lembaga yang bermain-main dengan aturan.
Pertanyaannya: bagaimana ijazah dengan jarak 2 tahun itu bisa lolos? Siapa yang memverifikasi data peserta? Di mana peran Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat? Di mana peran Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Dinas Pendidikan Provinsi NTB sebagai pembina?
Jika sistem verifikasi berjalan, ijazah semacam itu seharusnya tertahan sejak awal. Jika lolos, berarti ada mata rantai pengawasan yang putus — atau sengaja diputus.
Menanggapi sorotan itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Barat Tajuddin, S.Pd. mengatakan pihaknya sudah mendapatkan informasi dan keluhan warga terhadap PKBM tersebut, dan segera menindaklanjutinya.
"Kami sudah dapat informasi dan hari ini kita layangkan surat panggilan untuk diminta keterangannya dan melakukan pembinaan," ujarnya.
"Kita minta dia hadir nanti hari Rabu untuk kita minta keterangannya," tegasnya.
Pemanggilan itu menjadi langkah awal. Namun bagi FP4-NTB, pembinaan saja tidak cukup tanpa audit yang terbuka.
FP4-NTB mendesak Dinas Pendidikan Lombok Barat dan Dinas Dikbud Provinsi NTB mengaudit PKBM yang bersangkutan: berapa peserta yang lulus dengan jarak 2 tahun, dari tahun berapa saja, dan bagaimana proses pembelajarannya.
Setiap ijazah yang diduga bermasalah, kata Lalu Deny, harus diverifikasi ulang. Jika terbukti melanggar, harus ada kejelasan status hukumnya, dan pemegang ijazah harus diberi solusi — bukan dibiarkan menggantung.
Jika pelanggaran terbukti, sanksi harus ditegakkan sesuai aturan, mulai dari pembinaan hingga pencabutan izin operasional. Dan hasil audit harus diumumkan kepada publik.
Pendidikan kesetaraan seharusnya mengangkat martabat mereka yang tertinggal, bukan menjebak mereka dengan ijazah bermasalah.
Jika ijazah 2 tahun ini dibiarkan lolos, maka besok akan ada ijazah 1 tahun, bahkan ijazah tanpa belajar sama sekali. Dan pada akhirnya, yang hancur bukan hanya satu PKBM di Gunungsari, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh pendidikan nonformal di NTB.
Jangan tunggu sampai ijazah-ijazah itu sudah terlanjur dipakai untuk mendaftar kerja dan kuliah, lalu dinyatakan tidak sah. Saat itu terjadi, yang menangis bukan penerbit ijazahnya, melainkan anak-anak bangsa yang menjadi korban.


