Labulianews.id.- Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, menandatangani Komitmen Bersama Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam Rapat Koordinasi Pendidikan Tingkat Provinsi NTB di Hotel Prime Park Mataram, Jumat (6/11/2026).

Rakor tersebut dihadiri Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal, para bupati dan wali kota se-NTB, serta jajaran perangkat daerah terkait. Forum ini menjadi ajang koordinasi dan komunikasi antarpemerintah daerah dalam memperkuat sinergi serta merumuskan langkah strategis untuk menekan angka putus sekolah dan mengembalikan anak-anak ke dunia pendidikan.

Dalam kesempatan itu, Nurul Adha menyampaikan persoalan ATS menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah ATS di Provinsi NTB mencapai sekitar 75 ribu anak, sementara di Kabupaten Lombok Barat tercatat sebanyak 7.364 anak.

Namun, melalui gerakan Satu Guru Satu ATS yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Barat, angka tersebut diklaim berhasil ditekan menjadi sekitar 5.000 anak berdasarkan laporan terbaru.

"Alhamdulillah, melalui gerakan Satu Guru Satu ATS, kita terus bergerak melakukan verifikasi dan pendataan langsung di lapangan. Dari sebelumnya 7.364 anak, sekarang berdasarkan laporan terakhir sudah turun menjadi sekitar 5.000 anak. Ini menunjukkan bahwa gerakan tersebut cukup efektif dalam menemukan anak-anak yang tidak sekolah," ungkapnya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus menyiapkan berbagai solusi agar anak-anak yang terdata sebagai ATS dapat kembali memperoleh hak pendidikan. Bagi anak usia sekolah yang belum melanjutkan pendidikan, pemerintah mendorong akses melalui Sekolah Rakyat maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui program pendidikan kesetaraan Paket C.

Sementara itu, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD dan SMP), Nurul Adha menegaskan hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya. Karena itu, pihaknya meminta agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah pada jenjang SD maupun tidak melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP.

"Kita harus memastikan anak-anak Lombok Barat tetap mendapatkan pendidikan. Untuk jenjang SD dan SMP menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, sedangkan untuk SMA kita perlu berkolaborasi dengan pemerintah provinsi. Bagi anak yang tidak bisa kembali ke sekolah formal, kita siapkan alternatif melalui PKBM dan pendidikan kesetaraan," jelasnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga akan merevitalisasi peran Posyandu dengan pendekatan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menurutnya, Posyandu memiliki posisi strategis karena berada langsung di tingkat dusun sehingga dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi anak-anak yang tidak sekolah secara lebih cepat dan akurat.

Melalui penguatan peran Posyandu, pendataan ATS diharapkan dapat dilakukan hingga tingkat paling bawah, sekaligus memastikan setiap anak yang ditemukan mendapatkan solusi pendidikan sesuai kebutuhan dan kondisinya.

Nurul Adha juga menegaskan evaluasi terhadap penanganan ATS akan terus dilakukan agar program yang dijalankan memberikan hasil nyata. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, tenaga pendidik, serta seluruh elemen masyarakat dapat mempercepat penurunan angka ATS di Lombok Barat.

"Ini merupakan bentuk komitmen kita untuk melakukan pencegahan secara proaktif, menemukan anak-anak yang tidak sekolah, dan segera memberikan solusi. Dengan pendidikan kita bisa menurunkan angka kemiskinan dan mempersiapkan masa depan Lombok Barat yang lebih baik," tutupnya.

Melalui komitmen bersama ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, sehingga seluruh anak di Lombok Barat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan.