Labulianews.com. Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Nusa Tenggara Barat menggelar Rapat Pleno Pengurus Lengkap (RPPL) pertama, Senin (14/11). Rapat yang digelar di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) ini dalam rangka mengevaluasi organisasi dan evaluasi konsolidasi.

Hadir dalam rapat pleno pertama ini dari Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO), para Fungsionaris Pengurus, Majelis Pimpinan Wilayah (MPW), dan semua kader MPW Pemuda Pancasila NTB. 

Ketua MPW Pemuda Pancasila Nusa Tenggara Barat, Eddy Shopiaan ST mengatakan, rapat pleno ini merupakan suatu langkah awal yang bersifat strategis dan krusial. Sebab melalui rapat pleno ini, sebagai langkah awal perjalanan MPW Pemuda Pancasila NTB masa bhakti 2022-2027.

"Melalui rapat pleno ini kita ingin menetapkan suatu kebijakan organisasi secara selektif dan kolegial, serta mempersiapkan program kerja organisasi. Kita juga tidak mau lagi ada permasalahan terkait dengan administrasi," ujar Eddy Shopiaan usai rapat pleno kepada media. 

Dalam rapat, Eddy juga berjanji bakal menjadikan organisasi ini semakin kompak dan solid. Sebab selama ini, sejumlah MPC seolah hidup segan mati tak mau.

"Kita ingin Pemuda Pancasila ini benar-benar dapat berkontribusi nyata terhadap kemajuan pembangunan daerah. Makanya kita akan berikan waktu agar semua MPC dapat bekerja maksimal. Yang tidak siap, kita akan rombak pengurusnya," tegasnya.

Eddy menjelaskan, melalui rapat pleno pertama ini, dirinya juga bakal berkonsolidasi dengan semua perangkat organisasi. Termasuk kepada MPC 10 kabupaten/kota untuk segera mendefinitifkan dari 100 persen dari PAC di masing-masing wilayah. 

"Sesuai AD-ART, kita dorong semua MPC agar tiga perempat PAC di kabupaten/kota bisa definitif dan minimal 150 kartu anggota per-PAC. Setelah itu, maka MPC akan mendefinitifkan segera mengajukan melaksanakan Muscab," tuturnya. 

Begitupun dari perangkat organisasi di MPW Pemuda Pancasila NTB. Kata Eddy, pihaknya juga kini tengah mendorong percepatan pembentukan lembaga atau badan di tingkat Wilayah Provinsi NTB. Ketujuh lembaga atau badan tersebut yakni Pimpinan Wilayah Komando Inti (KOTI) Mahatidana, Pengurus Wilayah Badan Pelaksana Kaderisasi (BPK), Pengurus Badan Pelaksana Kartu Tanda Anggota (BPKTA), Pengurus Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH), Pengurus Wilayah Badan Pengusaha Pemuda Pancasila (BP3), Pengurus Wilayah Badan Buruh dan Pekerja (BARUJA), dan terakhir Pengurus Wilayah Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana (BKPB) Pemuda Pancasila NTB. (Gji)