Diduga Oknum Kabid Di Dinas Dikbud Dompu Minta Jatah 10% Dari BOP Masing Masing PKBM.
Labulianews.com. Dunia pendidikan melalui satuan pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kab. Dompu tercoreng oleh ulah oknum yang meminta dikumpulkan 10% dari BOP masing masing PKBM se Kab. Dompu. Hal itu terungkap dari informasi melalui pesan WhatsApp yang disampaikan oleh salah satu pengurus PKBM Dompu ke FK-PKBM NTB.(Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) (11/4/2023)
Terkait adanya dugaan permintaan uang sebesar 10% dari BOP pada setiap PKBM di Kabupaten Dompu yang diduga diminta oleh oknum Kabid di Dikbud Kab. Dompu mendapat kecaman keras dari Pengurus Forum Komonikasi PKBM Provinsi NTB.
Ketua Forum Komonikasi PKBM Provinsi NTB Lalu Nasrullah Wijaya Kusuma SP, MH yang dikonfirmasi media ini (11/4/2023) mengatakan, ia sudah mendapatkan informasi melalui pesan WhatsApp dari salah seorang pengurus PKBM di Dompu yakni terkait keluhan tentang adanya dugaan permintaan 10% dari BOP dari masing masing satuan PKBM yang diminta oleh oknum Kabid pada Dinas Dikbud Dompu.
Informasi itu belum kami pastikan kebenaranya. Segera akan berkordinasi dengan Ketua Forum Komonikasi PKBM Dompu dan Kadis Dikbud Kab.Dompu dalam waktu dekat ini. Jika benar maka kita akan tempuh jalur hukum. ujarnya
Lebih lanjut, L. Nasrullah, mengatakan, dirinya sudah menerima pesan melalui WhatsApp dari salah seorang pengurus PKBM di Kab. Dompu. Dengan isi pesan sebagai berikut: Assalamu'alaikum.. Kanda mohon maaf. Mohon ijin menginformasikan keadaan PKBM di Dompu. Memang saat ini semenjak masuknya AS Kabid PLS keadaannya sangat tidak kondusif. PKBM selalu ditakuti dengan inspektorat, BPK dll. Sekarang PKBM juga disuruh untuk mengumpulkan uang 10% dari dana BOP yang diperoleh karena ada Tipikor yang datang ke Dinas. Lewat kesepakatan dengan Pak N sehingga Dinas berani bertindak juga Rekening pak S yang dipakai transfer. Pak S teman baiknya Pak I.
Jika nantinya informasi itu benar, maka kami mendorong kepada rekan rekan pengurus PKBM di Dompu untuk menempuh upaya hukum dengan melaporkan oknum Kabid tersebut ke APH.
Disarankan kepada rekan rekan agar menggunakan biro hukum yang sudah ada di lembaga. Dari pengurus FK-PKBM Provinsi juga siap pasang badan untuk membatu dan membela rekan rekan demi tegaknya supremasi hukum di negeri ini, kata Saeful Muslim yang juga menjadi tiem advokasi FK-PKBM NTB.
Disarankan kepada oknum hentikan cara cara seperti itu, dan jika sudah terjadi lebih baik segera kembalikan uang tersebut sebelum berproses hukum, ancam Efol
Oknum Kabid yang dikonfirmasi media ini melalui WhatsApp (11/4) menjelaskan Wss wr.wb, Masyaallah, maaf, saya tidak pernah menakut nakuti lembaga dengan BPK atau Inspektorat. Udah salah paham lembaga itu. Pada saat ini memang ada BPK, kami hanya meminta kelengkapan data lembaga permintaan PPKAD itu saja, dan masalah ada kumpul uang saya tidak tau dan saya akan konfirmasi dulu info ini, jelasnya
Maaf, sekali lagi saya sudah konfirmasi tentang hal ini, saya nyatakan tidak pernah meminta uang kepada PKBM dan menerima uang sepersen pun. Tidak pernah instruksikan kepada siapapun dan kalau ada pihak lain yang mengatas namakan saya, saya bisa tuntut balik. Supaya lebih jelas info ini silakan konfirmasikan kepada ketua FK-PKBM Dompu, pungkasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Dompu belum bisa konfirmasi media ini, hingga berita ini di muat belum memberikan keterangan resminya. (Tiem)
