Labulianews.com. Kasta NTB DPD Lombok Tengah menyesalkan banyaknya gedung sekolah terutama di tingkat sekolah dasar (SD) yang kondisinya rusak berat bahkan ada yang ambruk pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Ambruk dan rusaknya banyak sekolah di beberapa kecamatan di kabupaten Lombok Tengah  patut disesalkan, sebab hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah melalui dinas pendidikan tidak maksimal melakukan pengawasan kondisi tiap-tiap sekolah.

"Melalui data pokok pendidikan (dapodik), yang salah satunya memuat laporan soal sarana dan prasarana sekolah, seharusnya dinas pendidikan mampu melakukan deteksi dini sekaligus menentukan skala prioritas sekolah mana saja yang harus segera diperbaiki," sesal Ketua Kasta NTB DPD Lombok Tengah Lalu Arik Rahman hakim SH, Selasa 30 Mei 2023.

Dengan kejadian banyaknya sekolah yang bahkan ambruk ini, membuktikan bahwa ada yang salah dalam pengolahan data dapodik yang menyebabkan dinas pendidikan tidak bisa maksimal menentukan skala prioritas sekolah yang layak untuk diperbaiki.

"Ini sebuah kondisi yang sangat kontradiktif dengan semangat pemerintah membangun dunia pendidikan kita yang maju profesional dan layak melalui gelontorkan anggaran yang sangat besar setiap tahunnya sebab pendidikan adalah salah satu sektor yang selama ini menjadi prioritas pembangunan nasional dalam rangka mencetak generasi bangsa yang bermutu melalui pendidikan yang layak dan terbaik,"terang Lalu Arik Rahman Hakim.

Bagaimana mungkin bisa mengklaim keberhasilan pembangunan, sementara di satu sisi masih banyak gedung sekolah-sekolah yang tidak manusiawi, bahkan berbahaya bagi peserta didik untuk ditempati sebagai tempat kegiatan belajar mengajar.

Jika persoalan sekolah yang tidak layak bahkan banyak yang ambruk ini terus saja terjadi, maka pihaknya meminta  Bupati Lombok Tengah untuk mengevaluasi kinerja kepala dinas pendidikan karena tidak becus mengelola instrumen birokrasi didalam kendali dan tanggung jawabnya untuk bekerja maksimal.

"Sehingga yang ada adalah laporan-laporan yang berbau 'asal bapak senang ' saja,"tandas Lalu Arik.

Hal ini penting tandas Lalu Arik, untuk segera disikapi dalam rangka menepis isu dan dugaan adanya permintaan setoran oleh kepala sekolah-kepala sekolah yang ingin mendapatkan proyek rehabilitasi sekolah kepada oknum-oknum yang menjanjikan kemudahan dan prioritas pembangunan di sekolah mereka.

Kabid SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah, Jumadi dikonfirmasi terkait hal tersebut via WA menyampaikan, kalau secara umum apa yang disampaikan DPD Kasta NTB Lombok Tengah tersebut,  wajar.

"Namun berbicara masalah gedung SD, memang dari jumlah sangat banyak. Untuk SD sebanyak 622 sekolah dan memang dana yang paling besar utk rehabilitasi itu adalah DAK,"kata Jumadi.

Hal itu lanjut Jumadi, sejak tahun 2018 memang berbasis dapodik dan aturannya sesuai dengan petunjuk pusat dalam hal ini Kemdikbud.

"Sekolah yang kerusakannya ringan dan sedang itu ranah Kemdikbud, sedangkan yang rusak berat itu intervensi Kementerian PU PR,"jelas Jumadi.

Disamping itu, terkait dapodik hanya sekolah yang bersangkutan yang bisa masuk dan saat diinput-pun sudah jelas waktunya.

"Ada beberapa terobosan yang sudah dinas lakukan seperti melakukan pendampingan untuk penginputan data sarana sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh tim DAK pusat,"terangnya.

Namun lanjut Jumadi,  pada saat singkronisasi sasaran, yang akan memperoleh tentu sesuai dengan ketersediaan aggaran dan kriteria yang ada di Kemendikbud. (Tiem)