Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan NTB Lombok Barat Raih WTP

Labulianews.id - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali mengukir prestasi membanggakan. Kali ini Lobar meraih prestasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yakni meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Opini WTP ini adalah yang ke 10 kali berturut turut yang diterima oleh Pemda Lobar. 

Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat diserahkan secara langsung oleh Ketua BPK Perwakilan NTB, Kamis, 30 Mei 2024 di Aula BPK NTB di Mataram.

Hadir dalam. Kegiatan ini Pj. Bupati Lombok Barat H. Ilham, M.Pd bersama sejumlah jajaran, para kepala daerah se NTB, Pimpinan DPRD se NTB, Kepala BPK Perwakilan NTB Ade Iwan Rusmana dan tamu undangan lainnya. 

Ditemui usai kegiatan, Pj Bupati Lobar H. Ilham menyambut gembira opini WTP dari BPK Perwakilan NTB atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023. 

Menurutnya keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi semua jajarannya dalam mewujudkan pembangunan dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku. 

Ia menyampaikan terima kasih atas kerja keras berbagai pihak sehingga Lobar dapat meriah WTP 10 Kali Berturut turut. "Ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi semua jajaran sehingga opini WTP ini dapat kita raih 10 kalj berturut turut. Terima kasih atas hasil ini" ujarnya.

Ilham meminta agar semua jajarannya tetap bekerja maksimal dan sesuai aturan yang berlaku sehingga opini WTP ini dapat dipertahankan. Tentunya ini sebagai salah satu upaya nyata Pemda dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan transparan. 

"Tetunya kita berharap hal ini dapat terus kita pertahankan. sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan akuntabel dan transparan yang muaranya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat lobar" ujarnya

Sementara itu Kepala BPK Perwakilan NTB Ade Iwan Rusmana menyampaikan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK sesuai dengan mekanisme dan prosedur pemeriksaan keuangan. Ia menyampaikan bahwa tim BPK telah menyelesaikan proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten/Kota di Propinsi NTB. Diharapkan proses dan hasil pemeriksaan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

Dalam kesempatan ini Kepala BPK Perwakilan NTB juga memuji penggunaan aplikasi pendapatan daerah yang dimiliki oleh Lombok Barat. "Ada sistem atau aplikasi yang baik dalam hal pendapatan daerah seperti yang dimiliki oleh Pemkab Lobar. Hal ini baik untuk diterapkan di Kabupaten/Kota lainnya" ujarnya. 

Lombok Barat meraih opini WTP 10 kali berturut turut sejak tahun 2015. Capaian WTP ini sekaligus sebagai kado istimewa HUT Lombok Barat ke 66 yang jatuh pada tanggal 17 April 2024 lalu. (Fiyan/Arf)