PAD Bukan Tolak Ukur Utama Kemajuan Lombok Barat
Oleh: Asmuni
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi sering dijadikan pembenaran klaim kemajuan daerah. Namun, menurut aktivis Asmuni A. Ma, PAD bukan satu-satunya—bahkan bukan tolak ukur utama—keberhasilan Kabupaten Lombok Barat (Lobar).
PAD memang menandakan kemandirian finansial, tapi kemajuan daerah adalah konsep multidimensi yang melibatkan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, tata kelola, dan pertumbuhan inklusif.
Pertama, kesejahteraan masyarakat menjadi indikator krusial. IPM Lobar justru melorot dari peringkat empat menjadi lima di NTB, disalip Kabupaten Dompu yang sebelumnya tertinggal.
Data BPS mencatat IPM Lobar hanya 73,52 poin, selisih 0,06 poin dari Dompu (73,58). Peringkat teratas masih dikuasai Kota Mataram (82,37), diikuti Kota Bima (79,41) dan Sumbawa Barat (76,46). Lobar juga masuk nominasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem kedua di NTB, dengan harapan hidup rendah dan pertumbuhan ekonomi terendah kedua provinsi. Ironisnya, pada 2026, Bupati Lobar diprediksi menambah pengangguran sebanyak 1.632 orang.
Kedua, kualitas infrastruktur dan layanan publik masih menyedihkan. Di wilayah seperti Sekotong, Dusun Meang, warga terpaksa gotong royong menandu pasien sakit atau ibu hamil karena jalan rusak. Layanan air bersih PTAMG keruh dan macet, sementara tagihan membengkak. UHC untuk rakyat tak mampu pun dihapus Pemda, menunjukkan kegagalan akses layanan dasar.
Ketiga, tata kelola pemerintahan dipertanyakan. Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas absen. Jabatan eselon II diduga dikuasai orang dekat bupati, sementara pengelolaan anggaran amburadul—dilaporkan ke APH atas pembangunan tanpa regulasi memadai.
Keempat, pertumbuhan ekonomi inklusif tak terwujud. PAD tinggi mungkin hanya untungkan perusahaan besar atau industri ekstraktif, sementara masyarakat umum miskin dan timpang. Masyarakat sendiri jadi objek kenaikan PBB-NJOP demi PAD, bukan pemberdayaan.
Meski PAD penting untuk pembiayaan, pemerintah harus prioritaskan pengelolaan sumber daya secara efektif menuju pembangunan holistik.
Asmuni menegaskan: PAD tinggi tak berarti apa jika rakyat tetap tertinggal. Saatnya Lobar ukur kemajuan dari kualitas hidup, bukan sekadar angka kas daerah.
Gerung, 29 Desember 2025
ASMUNI
Ketua PPLS
