Dana Pendidikan Bukan Tambal Sulam Anggaran: Gubernur NTB Harus Bertanggung Jawab Penuh

            Oleh: Lalu Habiburrahman

Pendidikan adalah investasi masa depan generasi NTB, bukan alat darurat untuk menambal lubang anggaran daerah. Namun, langkah Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang mengajukan permohonan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu'ti—untuk mengalihkan hingga 20 persen dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) guna membayar honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paro Waktu—mengkhawatirkan. 

Kebijakan ini berpotensi mengorbankan kualitas layanan pendidikan demi menutup konsekuensi pengangkatan pegawai tanpa kesiapan fiskal matang.

Sebagai Direktur Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik NTB (FP4 NTB), saya, Lalu Habiburrahman, menilai ini sebagai pengakuan implisit atas kegagalan perencanaan anggaran daerah. Dana BOSP yang seharusnya mendukung operasional sekolah—seperti fasilitas belajar, alat tulis, dan proses pembelajaran—justru dialihkan untuk honor PPPK. 

Jika fiskal daerah tak mencukupi, mengapa tidak menyesuaikan kebijakan pengangkatan sejak awal? Alih-alih, pemerintah kini mencari jalan pintas dari sektor pendidikan, yang berisiko menurunkan mutu pengajaran, membatasi sarana prasarana, dan mengganggu proses belajar siswa.

Pemerintah Provinsi NTB wajib bertanggung jawab politik penuh atas keputusan ini. Transparansi kondisi keuangan daerah kepada publik bukan sekadar kewajiban moral, melainkan keharusan untuk mencegah spekulasi dan erosi kepercayaan masyarakat.

 Jangan biarkan masa depan anak-anak Lombok dan NTB dikorbankan hanya karena kelemahan perencanaan. Solusi darurat seperti ini berpotensi menciptakan masalah jangka panjang, di mana kualitas pendidikan merosot dan generasi muda menjadi korban.

Oleh karena itu, FP4 NTB mendesak Gubernur untuk:

1. Menarik kembali permohonan pengalihan dana BOSP dan mencari sumber anggaran alternatif dari efisiensi belanja daerah.

2. Melakukan audit transparan atas pengangkatan PPPK Paro Waktu, termasuk proyeksi fiskal ke depan.

3. Melibatkan publik dan stakeholder pendidikan dalam merumuskan kebijakan berkelanjutan.

Pemerintah harus hadir dengan visi jangka panjang, bukan sekadar tambal sulam sementara. Pendidikan NTB layak dapat prioritas utama, bukan pengorbanan.

Praya, 22 Februari 2026

Lalu Habiburrahman, Direktur FP4 NTB