FP4-NTB Minta Kejaksaan atau Polisi Selidiki PKBM CR Gunungsari, Diduga Terbitkan Ijazah Palsu
Labulianews.id. — Forum Pemerhati Pembangunan dan Kebijakan Publik Nusa Tenggara Barat (FP4-NTB) meminta aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk melakukan penyelidikan terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) CR di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat.
Pasalnya, PKBM tersebut diduga telah menerbitkan ijazah Paket A, B, dan C palsu tahun 2019-2023.
Ijazah Paket A, B, dan C atas nama NK diduga cacat hukum. Jarak penerbitan hanya 2 tahun, NISN milik orang lain. Dinas Pendidikan baru sebatas memanggil untuk klarifikasi.
"Kami minta dilakukan penyelidikan karena diduga telah menerbitkan ijazah Paket A, B, dan C palsu atas nama NK," kata Direktur FP4 NTB, Lalu Habib, kepada redaksi, Senin (17/11/2026).
Menurut Lalu Habib, ijazah Paket A, B, dan C atas nama NK diduga cacat hukum dan palsu karena dua alasan yang saling menguatkan.
Pertama: Jarak Penerbitan Dipangkas
Jarak penerbitan ijazah Paket A ke Paket B, dan dari Paket B ke Paket C, masing-masing hanya 2 tahun. Padahal sesuai ketentuan pemerintah, jaraknya masing-masing harus 3 tahun.
Jarak 3 tahun bukan angka yang dibuat asal-asalan. Ia adalah waktu minimal untuk proses belajar. Jika dipangkas menjadi 2 tahun, pertanyaannya: kapan belajarnya? Kapan ujiannya? Atau jangan-jangan tidak pernah ada proses belajar sama sekali, yang ada hanya proses penerbitan ijazah?
Kedua: NISN Tidak Sesuai
Selain itu, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang tertera di blangko ijazah tersebut diduga tidak sesuai dengan nama yang tertera di ijazah. NISN tersebut milik orang lain.
"Blangko ijazah NK tidak sesuai namanya dengan nama di NISN," ungkapnya.
Habib mengatakan NISN adalah identitas tunggal siswa di seluruh Indonesia. Satu NISN, untuk satu nama, untuk satu orang. Tidak mungkin tertukar, tidak mungkin pinjam-pakai.
Jika NISN milik orang lain dipakai untuk ijazah atas nama NK, maka ada dua kemungkinan: terjadi kesalahan yang sangat fatal dalam pendataan, atau terjadi pemalsuan secara sengaja dan terencana.
Enam Pertanyaan yang Harus Dijawab
Penyelidikan diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik demi kepastian hukumnya:
1. Siapa yang menerbitkan ijazah atas nama NK tersebut?
2.Siapa yang memasukkan NISN milik orang lain ke dalam blangko ijazah itu?
3. Apakah ada peserta didik lain yang ijazahnya juga bermasalah dengan pola yang sama?
4. Berapa banyak ijazah yang sudah diterbitkan dengan cara seperti ini sejak 2019 hingga 2023?
5. Ke mana dana bantuan PKBM selama periode itu mengalir?
6. Apakah benar ada proses pembelajarannya?
Menurutnya tanpa penyelidikan, pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan pernah terjawab. Tanpa penyelidikan, kasus ini hanya akan berhenti di klarifikasi dan pembinaan.
Siapa yang Menjadi Korban?
Yang pertama menjadi korban adalah NK sendiri. Jika ijazahnya dinyatakan palsu, maka ijazah yang ia pegang selama ini — yang mungkin sudah ia pakai untuk melamar kerja, mendaftar kuliah, atau mengikuti seleksi — menjadi tidak sah. Masa depannya terancam karena dokumen yang ia terima dari lembaga yang seharusnya ia percaya.
Yang kedua menjadi korban adalah pemilik NISN yang sesungguhnya. Namanya dipakai tanpa izin. Identitas pendidikannya tercampur dengan orang lain. Ia bisa dirugikan secara administratif di kemudian hari.
Yang ketiga menjadi korban adalah PKBM lain yang jujur. Mereka yang bekerja keras mendidik warga belajar, yang mengikuti aturan 3 tahun, yang memastikan NISN sesuai nama, ikut tercoreng namanya karena ulah satu lembaga.
Yang keempat adalah negara. Ijazah adalah dokumen negara. Jika dokumen negara bisa dipalsukan dengan mudah, maka kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan kesetaraan akan runtuh.
Kepala Dinas Pendidikan Lombok Barat yang dikonfirmasi melalui WhatsApp menjawab bisa langsung ke Kabid PAUD saja, sangat teknis, datanya ada di Bidang PAUD.
Menanggapi sorotan itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Barat, Tajuddin, menyatakan telah mendapatkan pengaduan terkait hal tersebut dan langsung menindaklanjuti dengan mengirimkan surat panggilan untuk klarifikasi.
"Suratnya sudah jadi tinggal dikirimkan, kita panggil untuk diklarifikasi," tegasnya.
Namun FP4-NTB menilai, klarifikasi dan pembinaan tidak boleh menjadi ujung dari persoalan ini.
Pembinaan hanya tepat jika pelanggarannya bersifat administratif dan baru pertama kali terjadi. Jika dugaan pelanggaran sudah berlangsung sejak 2019 hingga 2025 — enam tahun — dan menyangkut anggaran serta penerbitan ijazah yang diduga cacat, maka pembinaan saja tidak cukup.
"Namun ketika terbukti dan tidak mau dibina maka kita dorong agar diproses hukum," tegasnya.
Pernyataan itu kini menjadi pegangan publik. Jangan sampai setelah klarifikasi, kasus ini menguap begitu saja. Jangan sampai surat panggilan hanya menjadi formalitas, lalu semua kembali seperti semula.
FP4-NTB menegaskan akan mengawal kasus ini dan pihaknya tidak menuduh PKBM CR bersalah. Yang diminta adalah agar dugaan ini diselidiki secara profesional, transparan, dan tuntas.
Jika setelah penyelidikan terbukti tidak ada pelanggaran, maka nama PKBM CR bersih. Tetapi jika terbukti ada pelanggaran, maka pelaku harus bertanggung jawab secara hukum. Jangan biarkan pembinaan menjadi tameng untuk menghindari hukum.
Pendidikan kesetaraan seharusnya menjadi jalan keluar bagi mereka yang tertinggal, bukan menjadi ladang untuk menerbitkan ijazah palsu.
Kini bola ada di tangan Kejaksaan atau Kepolisian. Publik menunggu: apakah kasus ijazah atas nama NK ini akan benar-benar diusut, atau hanya berhenti di surat panggilan? (ms)


