24 C
id
  • Buy Now!
  • Forums
  • Sign in / Join
Logo PT

Mega Menu

  • News
  • Berita Nasional
    • PENDIDIKAN
    • PERISTIWA
    • TEKNOLOGI
    • EKONOMI
    • OLAHRAGA
    • TNI
    • POLRI
    • HUKRIM
    • POLITIK
  • Provinsi NTB
    • SUMBAWA
    • LOMBOK BARAT
    • LOMBOK TENGAH
    • LOMBOK TIMUR
    • LOMBOK UTARA
    • BIMA
    • DOMPU
    • BERITA DESA
    • MATARAM
    • SUMBAWA BARAT
      • Home - Homepage
      • Home - Post Single
      • Home - Post Label
      • Home - Post Search
      • Home - Post Archive
      • Home - Eror 404
      • Changelog
        New
Logo PT
Telusuri

Beranda MATARAM Ribuan Anggota Organda NTB Ancam Aksi: Kementrian Perhubungan RI " Jangan Buat Kami Jadi Kambing Congok Di Daerah Sendiri"
MATARAM

Ribuan Anggota Organda NTB Ancam Aksi: Kementrian Perhubungan RI " Jangan Buat Kami Jadi Kambing Congok Di Daerah Sendiri"

REDAKSI L News
REDAKSI L News
28 Feb, 2022 0
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Mataram (NTB) Labulianews.com. Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum (JK), angkat bicara soal undangan rapat  yang disampaikan Kementerian Perhubungan RI melalui aplikasi zoom meeting 1 Maret 2022 terkait persiapan operasional angkutan bus antarmoda menjelang MotoGP 18--20 Maret 2022. Dimana di dalam undangan itu, tercatat, ada dua perusahaan yang akan memaparkan kesiapan penyediaan dan pengiriman bus untuk operasional angkutan bus antarmoda dan angkutan umum lainnya. Hal itu dikatannya dalam jumpa pers di Kantor Pos Kota (28-2-2022)

Lanjut, Dimana kedua perusahan itu diduga sebagai pemenang tender untuk angkutan bus shuttle dan bus antarmoda pada MotoGP 2022 untuk trayek di Lima Zona. Yaitu PT. Sima Megantara Surya dan PT. Lumbung Kreasi Bersama. Kata JK 

"Padahal Sampai  saat ini, kami belum dapat informasi tentang pemenang tendernya. Bahkan mengkomunikasikan kekuatan tranportasi lokal dengan Organda NTB belum ada. Kok ucuk-ucuk ada dua perusahaan asal Jakarta," Sindir JK, Senin (28/02/2022).

Menurut informasi yang diperoleh, kata JK, perusahaan lokal dikabarkan akan mendapatkan jatah sebanyak 75 unit dari 278 unit. Yang terdiri dari 27 bus besar berisi 45 sit seharga Rp. 4 juta, bus berukuran medium dengan  30 sit Rp. 3 juta dan HIS dengan kapasitas 12 sit Rp. 2 juta.

Jika harga dari masing-masing kapasitas shuttle bus tersebut diberikan kepada pengusaha lokal, JK memastikan, Organda NTB menolak harga tersebut. Pasalnya, masih besar jumlah anggarannya, yang sesuai tender yang diperkirakan totalnya jauh lebih tinggi dari harga lokal. Jelasnya.

"Mereka harus transparan dan membuka lebar-lebar, berapa sebenarnya harga  tendernya. Apalagi  dengan event MotoGP ini. tidak mungkin hanya harga segitu. Pasti dengan standar harga nasional. Kalau kami dikasih dengan harga lokal maka kami akan gelar aksi besar-besaran menolak kedatangan dua perusahaan itu. Kami pun sudah berkoordinasi dengan seluruh temen  DPC se NTB terkait persoalan ini dan Kami tidak bisa pastikan aman. ancam JK.

Organda NTB akan menolak PT. Sima Mengantar Surya dan PT. Lumbung Kreasi Bersama selaku pemenang tender  angkutan Bus shuttle dan bus antarmoda pada MotoGP. Kalau tidak mau terbuka ke Organda NTB terkait besarnya anggarannya.

Sampai hari Kamis ini (3-3) kedua perusahaan tersebut tidak mau komonikasi dan terbuka dengan Organda NTB terkait besarnya anggarannya.  Maka hari Senin (7-3) kami akan turun aksi  besar besaran bersama 1000 lebih Anggota Organda SE NTB beserta kendaraannya. Tegas JK

"Jangan buat kami sebagai penonton di daerah kamil sendiri!!!

Kami tidak mau kalau harga Jakarta, lalu kami di daerah akan diberikan dengan harga lokal." Tegasnya

Seharusnya Kementrian Perhubungan RI harus libatkan Organda NTB dalam tender itu. Jangan buat kami sebagai sebagai kuli dan penonton di kampung halaman kami sendiri. Ujar JK

Padahal, saat rapat yang digelar belum lama ini, lanjut JK, Marsekal Hadi selaku ketua panitia penyelenggara, sangat mengharapkan agar para pengusaha yang bergerak di sektor moda transportasi, bisa mendapatkan manfaat, dari adanya event MotoGP ini.

"Kami mendesak, kedua perusahaan itu harus terbuka. Kalau memang harganya Rp. 10 juta sampai Rp. 15 juta per unit, silahkan sampaikan kepada kami. Jangan sampai keuntungan dari harga tendernya tinggi untuk transportasi yang didatangkan dari Jakarta, tetapi yang dilempar ke kami hanya harga lokal. Jangan jadikan kami kambing congok di daerah kami sendiri," tegasnya.

"Kami menekankan kepada Kemenhub RI dan dua perusahaan ini segera menemui kami dan terbuka soal berapa harga tender yang dimenangkannya. Biarkan kami pengusaha lokal yang mencari kebutuhan bus dari luar. Bukan mereka (dua perusahaan, red) yang mendatangkan bus sendiri dari Jakarta ke NTB," sambungnya.

Di sisi lain, JK menyinggung soal kesiapan pemetaan moda transportasi khusus yang diminta pemerintah di setiap titik pintu masuk NTB, menjelang Event. JK pun menyebut, penonton yang datang melalui pintu masuk darat, kebanyakan akan menggunakan kendaraan pribadi. 

"Lalu teman yang sudah stand by mau dapat penumpang dari mana?. Sedangkan dua unit kapal besar dengan kapasitas 2 ribu orang, sampai sekarang gak ada penumpangnya. Nah, ini yang menjadi dilema bagi kami," timpal JK.

Sebaliknya, Organda NTB juga mendesak agar pihak ITDC menyampaikan terkait jumlah tiket yang sudah terjual dan meng updatenya secara terbuka. Sehingga jelas, berapa jumlah penonton yang akan datang. Baik melalui moda transportasi udara, laut, darat dan kapal cepat. 

Sehingga estimasi jumlah penonton tidak meleset dan merugikan pelaku usaha moda transportasi lokal. "Event MotoGP Ini pertarungan 'merah putih'. Jadi semua stakeholder harus terlibat, dan seluruh elemen usaha khususnya Organda NTB. .(red)

Via MATARAM
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Postingan Lama
Postingan Lebih Baru

Anda mungkin menyukai postingan ini



CATATAN REDAKSI: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita dan atau konten video tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi dan/atau hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita yang dimaksud dapat dikirimkan melalui email redaksi: labulianews196@gmail.com. Terima kasih






BERITA HARI INI

Poltekpar Lombok Gelar Seminar Nasional Dorong Kesetaraan Gender dalam Pariwisata

Poltekpar Lombok Gelar Seminar Nasional Dorong Kesetaraan Gender dalam Pariwisata

Redaksi- Selasa, November 18, 2025
Ketua dan Anggota KPU Lombok Tengah Terancam Dilaporkan ke Polisi, Ini Alasannya

Ketua dan Anggota KPU Lombok Tengah Terancam Dilaporkan ke Polisi, Ini Alasannya

Sabtu, Oktober 25, 2025
Hery Irawan Dilengserkan, PAN di Gugat ke PN Mataram

Hery Irawan Dilengserkan, PAN di Gugat ke PN Mataram

Rabu, Oktober 22, 2025
Kontroversi PAW Anggota DPRD Lombok Tengah, Penasehat Hukum dan Masyarakat Tolak SK DPP PPP

Kontroversi PAW Anggota DPRD Lombok Tengah, Penasehat Hukum dan Masyarakat Tolak SK DPP PPP

Jumat, Oktober 24, 2025
Intimidasi Jurnalis dan Ujian Nyata UU Pers

Intimidasi Jurnalis dan Ujian Nyata UU Pers

Sabtu, Oktober 25, 2025
PAW Anggota DPRD PPP Dapil 4 Jadi Sorotan, SUKMA-PB Desak KPU dan PPP Patuhi Putusan Mahkamah Partai

PAW Anggota DPRD PPP Dapil 4 Jadi Sorotan, SUKMA-PB Desak KPU dan PPP Patuhi Putusan Mahkamah Partai

Kamis, Oktober 23, 2025
Pasang iklan Hub: 0812 4395 3846/0859 0311 8587. Redaksi Labulianews.id menerima undangan Press Conference, wawancara khusus, liputan khusus dan lainnya. Kami juga menerima Press Release yang berkaitan dengan Politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, olah raga, pendidikan, pembangunan Daerah, Nasional, Pariwisata, Pertanian, usaha, opini dan industri via email: labuliapost@gmail.com/ WhatsApp 0812 4395 3846/0859 0311 8587

BERITA VIRAL

Ketua dan Anggota KPU Lombok Tengah Terancam Dilaporkan ke Polisi, Ini Alasannya

Ketua dan Anggota KPU Lombok Tengah Terancam Dilaporkan ke Polisi, Ini Alasannya

Sabtu, Oktober 25, 2025
Hery Irawan Dilengserkan, PAN di Gugat ke PN Mataram

Hery Irawan Dilengserkan, PAN di Gugat ke PN Mataram

Rabu, Oktober 22, 2025
Kontroversi PAW Anggota DPRD Lombok Tengah, Penasehat Hukum dan Masyarakat Tolak SK DPP PPP

Kontroversi PAW Anggota DPRD Lombok Tengah, Penasehat Hukum dan Masyarakat Tolak SK DPP PPP

Jumat, Oktober 24, 2025
Intimidasi Jurnalis dan Ujian Nyata UU Pers

Intimidasi Jurnalis dan Ujian Nyata UU Pers

Sabtu, Oktober 25, 2025
PAW Anggota DPRD PPP Dapil 4 Jadi Sorotan, SUKMA-PB Desak KPU dan PPP Patuhi Putusan Mahkamah Partai

PAW Anggota DPRD PPP Dapil 4 Jadi Sorotan, SUKMA-PB Desak KPU dan PPP Patuhi Putusan Mahkamah Partai

Kamis, Oktober 23, 2025

BERITA POPULER

Ketua dan Anggota KPU Lombok Tengah Terancam Dilaporkan ke Polisi, Ini Alasannya

Ketua dan Anggota KPU Lombok Tengah Terancam Dilaporkan ke Polisi, Ini Alasannya

Sabtu, Oktober 25, 2025
Hery Irawan Dilengserkan, PAN di Gugat ke PN Mataram

Hery Irawan Dilengserkan, PAN di Gugat ke PN Mataram

Rabu, Oktober 22, 2025
Kontroversi PAW Anggota DPRD Lombok Tengah, Penasehat Hukum dan Masyarakat Tolak SK DPP PPP

Kontroversi PAW Anggota DPRD Lombok Tengah, Penasehat Hukum dan Masyarakat Tolak SK DPP PPP

Jumat, Oktober 24, 2025
Intimidasi Jurnalis dan Ujian Nyata UU Pers

Intimidasi Jurnalis dan Ujian Nyata UU Pers

Sabtu, Oktober 25, 2025
PAW Anggota DPRD PPP Dapil 4 Jadi Sorotan, SUKMA-PB Desak KPU dan PPP Patuhi Putusan Mahkamah Partai

PAW Anggota DPRD PPP Dapil 4 Jadi Sorotan, SUKMA-PB Desak KPU dan PPP Patuhi Putusan Mahkamah Partai

Kamis, Oktober 23, 2025

Logo PT
LABULIANEWS.COM adalah portal berita yang menyajikan berita, informasi dan data secara faktual, berimbang dan mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik, bertanggungjawab dan mentaati kode etik jurnalistik.
© www.labulianews.id
  • DOKUMEN PERUSAHAAN
  • HUBUNGI
  • PEDOMAN KODE ETIK
  • REDAKSI
  • SINGGAHAN