M. Samsul Qomar, Gerah!!!" Diduga Penyaluran BPNT Di Loteng Tidak Sesuai Aturannya"
Lombok Tengah (NTB) Labulianews.com Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang di Salurkan oleh Pemerintah Pusat melalui PT. Pos Indonesia Ke Warga/KPM yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah menuai Polemik. Pasalnya Barang yang di terima oleh Kelompok Penerima manfaat (KPM) atau warga diduga tidak sebanding dengan nilai uang yang di terima oleh warga (KPM) seperti yang lagi terjadi dan viral di Medsos.
Selain itu, aturan yang berlaku saat ini bahwa warga berhak menerima dalam bentuk uang tunai. Namun itu tidak di realisasikan oleh oknum petugas di lapangan dan diduga menjadi ajang mencari keuntungan pribadi bagi oknum oknum tersebut. Ujar Qomar
Atas kejadian ini, Syamsul Qomar, Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah Angkat bicara dan Gerah, Menurutnya adanya fenomena perubahan bantuan dari uang tunai 600 ribu menjadi beras dan telur adalah meresahkan warga masyarakat.
“Sudah banyak sekali kita saksikan bahwa warga seolah olah dibodohi, diintimidasi, diancam, oleh oknum petugas. Dimana uang mereka di ganti dengan telur dan beras,” Ungkapnya
Sesungguhnya warga/KPM menerima uang tunai 600 ribu dari PT. Pos Indonesia. Namun oleh oknum uang itu diambil lagi dan harus diganti dengan Beras dan telur yang sudah disiapkan petugas, dibawah ancaman kalau tidak mau nanti kartunya diblokir dan tidak dapat lagi. Diduga Ini yang terjadi di lapangan Kata Qomar.
Untuk itu, pihaknya mendorong semua Pemerintah Daerah agar membentuk Satgas Khusus mengenai bansos tersebut. Dimana satgas akan mendampingi setiap proses pencairan bantuan serta sasaran atau pihak penerima apakah sudah sesuai atau ada kesalahan. Jelasnya
Sebab, jika hal ini benar benar terjadi berarti ada indikasi dan upaya kejahatan yang diduga di lakukan oleh oknum oknum pihak penyalur bansos, karena jumlah yang di dapatkan oleh warga tidak sesuai jika di bandingkan dengan nilai uangnya yang semestinya.
“Berapa harga telur dan beras yang diterima KPM, kalau seperti yang terjadi sekarang ini yakni 10 kilogram beras dinilai dengan harag 100 ribu per karungnya dan telur satu tray dinilai seharga 50 ribu per ramnya. jelasnya.
Sementara dipasaran harga telur dan beras yang sesuai barang yang diterima oleh warga harga yakni beras seharga 8000/kg dan telur 35 ribu/ram, sebab yang diterima warga bukan telur dan beras super belum lagi jumlah timbangannya tidak tepat.
Padahal di pasaran telur super per satu tray kisaran harga Rp 40 ribu paling mahal dan mestinya warga harus mendapatkan sekitar 4-5 tray dan beras harus mendapatkan lebih dari 40 kg. Tegas Qomeng
Jika pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial di masing masing Kabupaten/ Kota tidak melakukan pengawasan independen dengan satgas khusus maka di khawatirkan praktek ini menjadi pungli dan akan ada perlawanan dari warga nantinya.
“ Kalau ini terbukti pungli dan satgas bisa saja merekomendasi ke APH, Polisi dan Jaksa serta pihak independen lainnya,” ulas mantan Ketua Komisi 2 DPRD Loteng ini.
Terkait satgas sendiri, Pemuda Pancasila Loteng siap menjadi bagian dari Satgas tersebut dan akan mengerahkan seluruh anggota di masing masing Kecamatan untuk ikut mengawasi dan mencatat juga melaporkan temuan mereka di proses penyaluran dan pembagian bansos tersebut.
M. Samsul Qomar berjanji PP tidak akan pernah kompromi dengan oknum atas soal dasar dan kemanusiaan ini dan akan langsung membawanya ke jalur hukum. Janjinya.
“Jika terbukti dan datanya ada, dapat kita langsung bawa ke APH. Kita berikan efek jera kepada orang yang sudah susah di buat susah oleh oknum oknum tersebut. tutupnya.
Sementara itu Kadis Sosial Prov. NTB Haji Ahksanul Halik dan Haji Muliyardi Yunus Kadis Sosial Loteng belum bisa dikonfirmasi wartawan. Dan Hingga berita ini dimuat belum memberikan keterangannya. (Red)
