Pemda Lobar Tidak Mempersulit Investor, Sekda: Ijin TKPRD, Ijin Tata Ruang dan Informasi Ruang Gratis!!
DR. H. Baehaqi,
Sekda Kab. Lombok Barat
Labulianews.com. Sebelumnya, beberapa hari yang lalu para aktivis yang tergabung dalam Gabungan LSM Lobar mengelar aksi damai di depan Kantor Bupati Lobar (8/9), Mereka menyuarakan adanya keluhan warga dan para investor yang berinvestasi di Lobar terkait carut marutnya proses perizinan di OPD terkait sehingga dianggapnya menghambat capaian PAD Lombok Barat.
Terkait hal tersebut Sekda Lombok Barat DR. H. Baehaqi yang dikonfirmasi Labulianews.com (10-9-2022) memberikan penjelasan bahwa setelah semua persetujuan tehnis itu selesai, maka dilakukan dengan berita acara kajian tehnis secara lengkap baru di tandatangani oleh Ketua TKPRD.
Kata Sekda, persoalannya sekarang kenapa perijinan ini agak lama? Jadi itu terkait dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam PBG harus ada 30 % ruang hijau dan terbuka. Jadi tidak ada yang mempersulit, semua di permudah dan tidak ada biaya terkait dengan ijin TKPRD, dengan ijin tata ruang, dengan ijin informasi ruang, itu tidak ada biaya, semua dipermudah, bebernya.
Kita sudah punya RTRW, turunan RTRW itu namanya RTPR, itu di tingkat Kecamatan, yang sekarang sudah menjadi Peraturan Bupati (Perbub) tetapi persetujuan tehnisnya harus tetap di Kementerian Pusat.
Lanjut Sekda, kalau sudah punya RTPR maka tidak perlu lagi Kajian tehnis, hanya mengkonfirmasi dimana lokasi lokasi orang yang akan mau membangun.
Pemda sangat welcome dengan investor, karena dengan masuknya investor ini akan membawa dana, membuka lapangan pekerjaan, masyarakat kita bisa bekerja, pengangguran bisa kita tekan tentu sekaligus mengurangi kemiskinan.
Seminggu yang lalu Saya belajar ke Provinsi Bali. Prov. Bali ini yang begitu jauh lebih awal dengan Kita (Lobar) RTRW nya. Dia (Bali, red) baru punya 5 TKPRD se pulau Bali. Dan Kita (Lobar) sekarang tinggal menunggu persetujuan tehnis dari Pusat, semoga cepat selesai.
Tetapi ini berubah, dulu TKPRD ini harus Perda. Tahun 2018 berubah menjadi Perbub. Kenapa Perbub. nya juga lama? Karena persetujuan substansinya, yaitu persetujuan tehnisnya harus dari Pusat, ini yang bikin agak lama, sehingga perlu dipahami, jelas mantan Kepala Bappeda Lobar.
"Jadi, tidak ada yang mempersulit, kita sangat welcome sama investor, tentu juga kita juga tidak berani melanggar aturan. Dan tidak ada biaya mengurus TKPRD, Tata Ruang dan Informasi Ruang" tegasnya.
Ketika ditanya wartawan terkait ada tufoksi PU bidang tata ruang yang diambil alih oleh Perkim? Ia menjawab Itu namanya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan itu tehnis nya ada di PU. jadi desainnya masuk ke Perkim, makanya Perkim harus mengecek ke lapangan.
Yang punya Perda PBG di NTB yakni baru Pemda Lombok Barat dan Kota Bima. Sehingga harus apapun persetujuan tentang PBG harus mengacu kepada Perda, tutup Sekda (red)
