Labulianews.com. Pemerintah Desa Bunkate Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah telah melakukan rapat koordinasi dengan BPD terkait penonaktifan sementara  saudari Martina Lova Sri Kembang sebagai Kaur Keuangan Desa Bunkate yang bertempat di aula Kantor Desa  pada 3 Januari 2023

Dalam rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kades Bunkate Sulaiman, Ketua, anggota BPD Desa Bunkate dan Jajaran Pemdes lainnya.

Adapun hasil dari Rapat Koordinasi tersebut dituangkan dalam sebuah berita acara antara Pemdes dengan BPD yang ditandatangi oleh kedua pihak yakni 

1. Pemdes meminta pertanggungjawaban Kaur Keuangan untuk tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022 paling telat tanggal 05 Januari 2023.

2. Adanya laporan dari beberapa lembaga desa yang belum menerima haknya 

3. Saudari Martina Lova Sri Kembang di non aktifkannya sementara waktu sebagai Kaur Keuangan sampai semua laporan pertanggungjawabannya selesai dan dapat diterima kembali.

Dalam rapat koordinasi tersebut  Kepala Desa Bunkate Sulaiman menyampaikan beberapa catatan keuangan, dimana menurut Kades  Sulaiman dari tahun 2020-2022 diduga kaur keuangan belum menyelesaikan, menyalurkan beberapa  anggaran dan laporannya.

Sementara itu Kaur Keuangan Desa Bunkate Martina Lova Sri Kembang yang ditemui media ini (7/1/2023) mengatakan  terkait catatan, sejumlah anggaran yang menurut Kades bahwa Dirinya  belum di salurkan tersebut  adalah tidak benar, itu asumsi dan catatan sepihak Kades Sulaiman dan belum pernah dikonfirmasi ke saya selaku bendahara desa yang tau persis alur dari keuangan Desa. tegasnya 

Apa yang dituduhkan oleh Kades itu tidak benar, sebab kami memiliki data, dokumen dan bukti bukti lainnya , bila perlu saya akan beberkan semuanya secara vulgar biar publik tau apa sesungguhnya yang terjadi di dalam Pemdes Bunkate sendiri, 

Posisi dan alur keuangan didesa dan SPJ kami yang tau dan saya akan beberkan semuanya ke publik, ungkap Kembang

Lebih lanjut Kembang menuturkan bahwa anggaran untuk BPD, RT, semuanya sudah diambil oleh Kades melalui Sekdes. Seusai saya cairkan  di bank, Sekdes langsung ambil. Jadi saya tidak pegang uang, data dan catatannya ada dan lengkap, ujarnya

WiFi sudah dibayarkan, intinya saya tidak pegang uang yang pegang uang Kades sebab setiap mau pencairan diikuti terus sama Sekdes dan setelah saya cairkan dari bank langsung di ambil oleh Sekdes saat itu juga dan setelahnya saya tidak tau kemana uang itu apa lagi sekarang saya sudah di non aktifkan. 

Terkait anggaran PKK,  kok selama 3 tahun Kades sendiri tidak tau realisasi anggaran PKK nya????, sementara SPJ dan bukti bukti lainnya lengkap, dan ini juga saya akan beberkan semuanya 

Anggaran DD tahap 3 dan Anggaran ADD tahap 4, setelah kami cairkan di Bank langsung diambil semua sama Kades, dan sekali lagi saya katakan saya tidak pegang uang, ujarnya

Ketua BPD Desa Bunkate H. Abd. Rasip yang sempat ditemui di rumahnya (2/1) mengatakan terkait keuangan dan realisasi keuangan di desa dirinya tidak mengetahuinya. Bahkan APBdes tahun 2022 pun kami sudah beberapa kali minta ke Pemdes dan hingga saat ini kami belum diberikan.

Kami secara kelembagaan sudah beberapa kali meminta APBDes 2022, dan belum diberikan hingga saat ini dan selalu alasannya segera akan difotokopi kan, ujarnya

Menurut ketua BPD  ada beberapa program atau proyek desa yang dikerjakan di tahun 2022 yang menurut dirinya tidak pernah melalui pembahasan bersama BPD dan anggotanya 

Proyek itu tiba tiba dikerjakan, kami tidak tau dari mana sumber anggaran, besarnya Anggaranya apalagi volumenya, tutupnya (red)