Labulianews.com. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Sumiatun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat (Lobar), pada Selasa (27/6/2023). 

Sesampainya di Kantor Dukcapil, politisi Partai Golkar langsung memasuki area pelayanan dan menemui banyak masyarakat yang sedang mengantri untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk).

"Saya sengaja datang untuk mengunjungi kantor ini sambil mengecek, apakah masyarakat kita terlayani secara memuaskan atau tidak. Alhamdulillah masih bagus-bagus saja walaupun ada hal-hal yang mesti diperbaiki lagi," kata Sumiatun sambil menuturkan hasil sidaknya ke masyarakat langsung.

Sebelumnya dia nampak menyapa dan bertanya langsung kepada beberapa orang yang telah selesai mendapatkan pelayanan.

"Alhamdulillah pengakuan beberapa orang yang saya tanya, mereka mengaku terlayani dengan baik," aku mantan Ketua DPRD Lobar itu.

Usai sidak, Sumiatun pun langsung mengadakan pertemuan dengan jajaran Dukcapil untuk memberikan evaluasinya secara langsung. 

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Dukcapil Saepul Ahkam mengaku antusias mendapat kunjungan mendadak tersebut.

"Saya bersyukur ibu Wabup hadir langsung ke sini sehingga bisa langsung mengetahui proses pelayanan yang kami berikan. Tentu kami langsung mendapat catatan-catatan evaluasi dari beliau," kata Ahkam.

Tidak hanya mendapatkan evaluasi, Ahkam pun mengaku memberikan laporan tentang progres pelayanan, tantangan, dan hambatan pihaknya dalam memberikan pelayanan adminduk.

"Secara umum kami melaporkan capaian atas target yang dibebankan ke kami. Syukurnya kami pun bisa melaporkan beberapa hambatan yang kami alami," ujar Ahkam yang baru dua bulan menduduki jabatan Kepala Dinas Dukcapil.

Saat ini, aku Ahkam, pihaknya mengalami kehabisan tinta untuk mencetak KTP Elektronik, sedangkan target pencetakan yang masih banyak.

"Per hari ini tinta kita sudah habis, tapi alhamdulilah sudah kita pesan. Toh besok kita libur cukup panjang dan mudah-mudahan akan tersedia di hari Selasa esok," tutur Ahkam.

Selain persoalan tinta, Ahkam menambahkan tetang ketersediaan blangko KTP Elektronik yang masih bergantung pada suplai Pemerintah Provinsi.

"Ketersediaan blangko dengan jumlah sasaran rekam dan warga yang sudah rekam tidak sebanding. Masyarakat kita yang PRR atau sudah rekam tinggal di print kan KTP-nya saja masih bersisa 10 ribuan warga PRR," terang Ahkam.

Saat ini, ulas Ahkam, pihaknya baru mampu melakukan perekaman sampai 98,02 persen dari warga yang wajib KTP. Itulah alasannya pihaknya mulai banyak turun ke desa dan sekolah-sekolah. 

"Kita berusaha agar sampai menjelang Pemilu, kita bisa lebih banyak lagi melakukan perekaman agar deviasi antara warga dengan perekaman makin kecil dan menembus nol persen sehingga tidak  menjadi hambatan di Pemilu nanti. Kami terus koordinasi dengan KPUD dan menjalin kerja sama dengan Pemerintah Desa dan berharap terus dibantu oleh Pemerintah Provinsi," pungkas Ahkam.