Asisten I Lobar : ASN Lobar Harus Netral
Labulianews.id Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat bersama UIN Mataram menggelar kegiatan diskusi Publik tentang Pilkada Damai dan Netralitas ASN. Kegiatan ini dilaksanakan Kamis, 17 Oktober 2024 di aula radio Suara Giri Menang Gerung.
Dalam pemaparannya Asisten I Setda Lombok Barat H. Suherman, S.IP menyampaikan ASN Lombok Barat Harus netral. Hal ini sudah diingatkan langsung oleh Pimpinan dalam hal ini Penjabat Bupati Lobar melalui surag edaran. Selain itu Pj Bupati juga secara langsung menyampaikan tentang netralitas ASN dalam setiap kesempatan. "Pj Bupati juga meminta semua kepala OPD untuk menyampaikan tentang netralitas ini melalui apel apel pagi. Ini sebagai komitmen dalam mewujudkan pilkada damai" ujarnya.
H. Suherman lebih lanjut mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak akan mentolerir pelanggaran pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh ASN. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu untuk memproses pelanggaran yang terjadi. "Kami menghormati aturan yang berlaku dan pemda tidak mentolerir pelanggaran terhadap aturan yang berlaku" ujarnya.
Sementara itu Komisioner Bawaslu Lombok Barat Samsul Hadi menyampaikan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu. Pihaknya melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu dan aparatur negara. Pengawasan ini penting agar tahapan pemilu dapat berjalan dengan fair. "Tentu kita telah memproses pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Kita sudah rekomendasikan kepada KASN" ujarnya.
Sementara itu Kadis Kominfotik Lombok Barat Ahad Legiarto, ST, M.Eng menyampaikan diskusi publik ini adalah kerjasama Diskominfotik dan UIN Mataram. Diskusi publik ini digelar sebagai hasil dari kajian dan analisa media yang dilakukan oleh mahasiswa PKL UIN Mataram terhadap berbagai hal yang berkembang di masyarakat. Diskusi publik ini akan digelar secara rutin setiap hari kamis yang akan membahas berbagai topik dan tema. "Tentu ini sebagai hasanah pembelajaran yang dapat meningkatkan pengetahuan dan ini juga untuk memperdalam analisa kebijakan publik" ujarnya. (*)
