Labulianews.id (13/8/2025) Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Wakil Kepala BSSN Komjen Pol A. Rachmad Wibowo mengingatkan pentingnya pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di pemerintah daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam acara yang dihadiri secara daring oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan secara luring oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, H. Ilham, S.Pd., M.Pd.

Komjen Pol A. Rachmad Wibowo menegaskan bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Kemendagri dan Kepala BSSN Nomor 600.5/3022/SJ dan Nomor 61 Tahun 2025, pemerintah daerah diwajibkan membentuk TTIS paling lambat 30 September 2025. Pembentukan tim ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pertahanan dan mencegah serangan siber.

Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang informasi dan sandi serta menganggarkan dana untuk pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak keamanan, seperti lisensi antivirus dan perangkat pengamanan lainnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika di setiap daerah didorong untuk berkoordinasi secara intens guna mempercepat pembentukan TTIS. Selain itu, pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama dengan universitas untuk mendukung pengembangan kompetensi tim TTIS.

Lombok Barat Telah Membentuk Tim TTIS

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Kabupaten Lombok Barat Dedi Aswandi mengonfirmasi bahwa tim TTIS di daerah telah terbentuk dan masih dalam proses pendaftaran ke BSSN. Sekretaris Daerah Lombok Barat menyampaikan bahwa Lombok Barat telah membentuk tim tanggap insiden siber sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri.

Presiden Republik Indonesia menargetkan seluruh instansi di tingkat pusat dan daerah telah membentuk TTIS pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan siber nasional. Dengan pembentukan tim TTIS, diharapkan proses identifikasi serangan siber dapat direspon dengan cepat, mulai dari identifikasi, pencegahan, hingga pemulihan.