KEBIJAKAN BUPATI LOTENG DIKRITIK: NAKES DIGAJI RP200 RIBU, MOBIL DINAS DIHIBAHKAN KE KEJAKSAAN

Labulianews id. (16/4/2026)– Direktur Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik (FP4) NTB, Lalu Habiburrahman, mengecam kebijakan anggaran Bupati Lombok Tengah yang dinilai tidak berpihak pada tenaga kesehatan.

Kecaman itu muncul setelah Pemkab Lombok Tengah menghibahkan kendaraan operasional kepada instansi vertikal, termasuk Kejaksaan Negeri Praya. Di sisi lain, tenaga kesehatan paruh waktu di daerah tersebut disebut hanya menerima honor Rp200.000 per bulan.

"Ini adalah penghinaan terhadap martabat profesi medis. Bupati mempertontonkan sikap yang sangat minim empati, tega membiarkan garda terdepan kesehatan kelaparan, sementara anggaran daerah dihamburkan untuk memanjakan elit melalui hibah yang tidak memiliki korelasi dengan pelayanan publik," kata Lalu Habiburrahman, Kamis 16 April 2026.

Duga Ada Motif Terselubung

FP4 NTB menduga ada motif lain di balik hibah kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Menurut Habiburrahman, langkah itu ditengarai sebagai upaya sistematis untuk mempengaruhi independensi hukum. 

Dugaan tersebut muncul karena nama Bupati dan sejumlah pejabat daerah belakangan ini kerap dikaitkan dengan kasus dugaan skandal Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Lombok Tengah.

"Publik patut curiga, apakah hibah mobil mewah ini adalah pelumas agar penanganan kasus hukum di Loteng melandai. Sangat memuakkan melihat kesejahteraan saudara kami para nakes dikorbankan demi membangun barikade keamanan politik elit," ujarnya.

Habiburrahman menutup pernyataannya dengan menyebut kepemimpinan yang lebih mengutamakan kenyamanan pejabat dibanding kesejahteraan tenaga kesehatan adalah kepemimpinan yang gagal secara moral.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Bupati Lombok Tengah terkait kritik tersebut. (ms)