• Buy Now!
  • Forums
  • Sign in / Join

Labulianews. id


 

Mega Menu

  • News
  • Berita Nasional
    • PENDIDIKAN
    • PERISTIWA
    • TEKNOLOGI
    • EKONOMI
    • OLAHRAGA
    • TNI
    • POLRI
    • HUKRIM
    • POLITIK
  • Provinsi NTB
    • SUMBAWA
    • LOMBOK BARAT
    • LOMBOK TENGAH
    • LOMBOK TIMUR
    • LOMBOK UTARA
    • BIMA
    • DOMPU
    • BERITA DESA
    • MATARAM
    • SUMBAWA BARAT
      • Home - Homepage
      • Home - Post Single
      • Home - Post Label
      • Home - Post Search
      • Home - Post Archive
      • Home - Eror 404
      • Changelog
        New
Labulianews. id
Telusuri

Beranda Lsm/Ormas Ketua AJI Mataram: Tiga Wartawan Diduga Diintimidasi Oleh Oknum Polisi, Ini Penjelasanya
Lsm/Ormas

Ketua AJI Mataram: Tiga Wartawan Diduga Diintimidasi Oleh Oknum Polisi, Ini Penjelasanya

REDAKSI L News
REDAKSI L News
25 Nov, 2022 0
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Labulianews.com. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram mengecam tindakan oknum anggota Polda NTB yang diduga melakukan intimidasi dan pemanggilan secara paksa wartawan untuk menjadi saksi atas pemberitaan terkait dugaan Pungutan liar (Pungli) di Polresta Mataram. 

Selain dipanggil untuk dimintai keterangan, jurnalis dari tiga media dipaksa menghapus berita yang sudah diterbitkan terkait dugaan pungli jutaan rupiah pada korban kecelakaan lalu lintas tersebut. 

AJI Mataram menilai, dua tindakan itu  sangat bertentangan dengan tugas pokok jurnalis yang dilindungi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Sebelumnya, pemanggilan paksa sebagai saksi diterima jurnalis ntbsatu.com, Mugni Ilma. Sejumlah dua orang yang mengaku sebagai anggota Paminal pada Bidpropam Polda NTB meminta agar dia hadir dan bersedia keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain dihubungi melalui ponsel, Mugni juga didatangi kediamannya oleh oknum  yang mengaku dari Paminal Polda NTB.  Karena merasa terintimidasi, Mugni melalui perusahaannya mengadukan tindakan itu ke organisasi profesi, AJI Mataram. 

Selain intimidasi untuk jadi saksi, tekanan lain yang dirasakan  Mugni Ilma adalah permintaan take down atau penghapusan berita berjudul “Korban Kecelakaan Diduga Dipungut Jutaan Rupiah, ini Respons Kapolresta Mataram”. Tekanan yang sama dirasakan 

kontributor vivanews.com Satria Zulfikar  yang menulis berita sama dengan judul “Dugaan Pungli di Satlantas Polresta Mataram,  Surat Kecelakaan Harus Bayar”, juga dialami wartawan tribunlombok.com Jimmy Sucipto yang menulis berita dengan judul “Kapolresta Mataram Klarifikasi Soal Dugaan Pungli Pengurusan Surat Keterangan Kecelakaan”. Tiga berita itu terbit Tanggal 22 dan 23 November 2022. 

Berita yang ditulis tiga jurnalis itu  berdasarkan fakta atas keluhan keluarga korban kecelakaan lalulintas yang diduga dimintai uang Rp.1 juta hingga Rp. 2,5 juta oleh oknum anggota Unit Laka Sat Lantas Polresta Mataram untuk mendapatkan surat keterangan kecelakaan. Berita tersebut dipastikan sudah memenuhi kaidah jurnalistik dan memenuhi asas keberimbangan karena telah terkonfirmasi langsung kepada Kapolresta Mataram, Kombes Pol. Mustafa.

Namun sejak berita itu diturunkan, berturut turut selama dua hari terakhir mereka ditekan agar berita itu dihapus, baik oleh oknum di Polresta Mataram maupun pihak pihak lain di luar Kepolisian. 

Ketua AJI  Mataram, Muhammad Kasim menyesalkan dan mengecam tindakan oknum anggota kepolisian  yang melakukan intimidasi dan memanggil secara paksa tiga jurnalis sebagai saksi atas dugaan pungli di Unit Laka Lantas Polresta Mataram. Semestinya, berita yang ditulis oleh wartawan NTBSatu.com, Vivanews.com dan TribunLombok.com dijadikan acuan oleh Bidang Propam Polda NTB, untuk melakukan investigasi dan penindakan terhadap oknum anggota Unit Laka Lantas Polresta Mataram yang diduga melakukan pungli. 

“Jadi bukan wartawan yang dipanggil untuk di periksa sebagai saksi atas kasus dugaan pungli tersebut,” tegasnya Kasim dikonfirmasi, Jumat (25/11).

Ia menegaskan, siapapun tidak boleh menghalang-halangi tugas jurnalis, karena pers nasional memiliki hak mencari,menulis,dan menyebarluaskan informasi ke publik. Perbuatan meminta menghapus berita adalah termasuk menghalang-halangi kerja jurnalistik yang dilindungi Undang Undang. Setiap perbuatan semacam itu, dapat dipidana sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU Pers. Isinya, menyatakan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000.

“Kerja jurnalis itu dilindungi undang-undang dan orang yang menghalangi bahkan mengintimidasi ancamannya pidana,” kata Cem, sapaan Muhammad Kasim  mengingatkan.

Sekertaris AJI Mataram, Wahyu Widiantoro menambahkan, seharusnya jika ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan tersebut, dapat menempuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dimana, dalam Pasal 5 ayat 2 dan 3 mewajibkan pers melayani hak jawab dan hak koreksi. Selain itu, mekanisme hak jawab juga diatur dalam pasal 11 kode etik jurnalistik. 

Bukan berarti masyarakat yang merasa keberatan atas pemberitaan kemudian meminta menurunkan berita yang ditayangkan. 

“Mekanisme hak jawab dan hak koreksi sudah diatur dalam Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Mekanisme ini harus dipahami oleh semua masyarakat maupun aparat penegak hukum. Jadi tidak seenaknya orang meminta men-take down berita yang sudah dimuat oleh media,” sesalnya.

Ia juga mengingatkan, jurnalis berhak memberikan hak tolak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Pers untuk melindungi narasumber. Tindakan itu bukan berarti jurnalis tidak kooperatif terhadap pemanggilan oleh aparat penegak hukum. 

Desak Kapolda NTB Usut 

Sementara itu Ketua Divisi Advokasi AJI Mataram Idham Khalid menambahkan, sepatutnya aparat kepolisian di NTB juga menghargai Perjanjian Kerja Sama  (PKS) yang telah ditandatangani Dewan Pers dengan Polri. Isinya, tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.  

PKS pertama ini sebagai turunan dari Nota Kesepahaman atau _Memorandum of Understanding (MoU)_ Dewan Pers - Polri untuk meminimalisir kriminalisasi karya jurnalistik, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022.

Karena itu, AJI Mataram mendesak Kapolda NTB, Irjen Pol. Djoko Poerwanto mengusut tuntas dugaan praktik pungli dijajaran Korps Bhayangkara khususnya di Unit Laka Lantas Polresta Mataram. Selain itu, Polisi di NTB menghargai kerja-kerja jurnalis dalam memperoleh dan menyebarkan informasi ke publik. 

“Ini menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di NTB. Apalagi pelaku intimidasi dilakukan oleh aparat penegak hukum,” demikian kata Idham.

Sementara itu Kabid Propam Polda NTB Kombes Pol. Awan Hariono yang ditemui Jumat 25 November 2022 mengaku menghargai mekanisme dalam UU Pers bahwa wartawan memiliki hak tolak memberikan keterangan apalagi yang berkaitan dengan identitas narasumber yang wajib dirahasiakan. Pihaknya tidak akan melanjutkan pemanggilan terhadap wartawan atas kasus tersebut. (Aji)


Via Lsm/Ormas
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Postingan Lama
Postingan Lebih Baru

Anda mungkin menyukai postingan ini



CATATAN REDAKSI: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita dan atau konten video tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi dan/atau hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita yang dimaksud dapat dikirimkan melalui email redaksi: labulianews196@gmail.com. Terima kasih



BERITA HARI INI

Sebanyak 217 Anggota BPD 25 Desa di Lombok Barat Dilantik, Wabup Minta Kawal Pembangunan Desa

Sebanyak 217 Anggota BPD 25 Desa di Lombok Barat Dilantik, Wabup Minta Kawal Pembangunan Desa

Redaksi- Senin, November 16, 2026
Sekda Lombok Barat Dilantik, Wabup: Jangan Ada Kubu-kubu di OPD

Sekda Lombok Barat Dilantik, Wabup: Jangan Ada Kubu-kubu di OPD

Rabu, November 04, 2026
Jarak Ijazah Paket Hanya 2 Tahun, PKBM di Gunungsari Dipanggil Dinas dan Terancam Pidana

Jarak Ijazah Paket Hanya 2 Tahun, PKBM di Gunungsari Dipanggil Dinas dan Terancam Pidana

Senin, November 16, 2026
Wabup Nurul Adha Dorong Tenun Lombok Barat Naik Kelas, Gumese Disiapkan Jadi Pusat Edukasi

Wabup Nurul Adha Dorong Tenun Lombok Barat Naik Kelas, Gumese Disiapkan Jadi Pusat Edukasi

Selasa, November 03, 2026
Sebanyak 217 Anggota BPD 25 Desa di Lombok Barat Dilantik, Wabup Minta Kawal Pembangunan Desa

Sebanyak 217 Anggota BPD 25 Desa di Lombok Barat Dilantik, Wabup Minta Kawal Pembangunan Desa

Senin, November 16, 2026
Modus Tanya Alamat, Anting Anak Raib: IRT Asal Ampenan Dibekuk Kurang dari 24 Jam

Modus Tanya Alamat, Anting Anak Raib: IRT Asal Ampenan Dibekuk Kurang dari 24 Jam

Senin, November 16, 2026
Pasang iklan Hub: 0812 4395 3846/0859 0311 8587. Redaksi Labulianews.id menerima undangan Press Conference, wawancara khusus, liputan khusus dan lainnya. Kami juga menerima Press Release yang berkaitan dengan Politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, olah raga, pendidikan, pembangunan Daerah, Nasional, Pariwisata, Pertanian, usaha, opini dan industri via email: labuliapost@gmail.com/ WhatsApp 0812 4395 3846/0859 0311 8587

BERITA VIRAL

Sekda Lombok Barat Dilantik, Wabup: Jangan Ada Kubu-kubu di OPD

Sekda Lombok Barat Dilantik, Wabup: Jangan Ada Kubu-kubu di OPD

Rabu, November 04, 2026
Jarak Ijazah Paket Hanya 2 Tahun, PKBM di Gunungsari Dipanggil Dinas dan Terancam Pidana

Jarak Ijazah Paket Hanya 2 Tahun, PKBM di Gunungsari Dipanggil Dinas dan Terancam Pidana

Senin, November 16, 2026
Wabup Nurul Adha Dorong Tenun Lombok Barat Naik Kelas, Gumese Disiapkan Jadi Pusat Edukasi

Wabup Nurul Adha Dorong Tenun Lombok Barat Naik Kelas, Gumese Disiapkan Jadi Pusat Edukasi

Selasa, November 03, 2026
Sebanyak 217 Anggota BPD 25 Desa di Lombok Barat Dilantik, Wabup Minta Kawal Pembangunan Desa

Sebanyak 217 Anggota BPD 25 Desa di Lombok Barat Dilantik, Wabup Minta Kawal Pembangunan Desa

Senin, November 16, 2026
Modus Tanya Alamat, Anting Anak Raib: IRT Asal Ampenan Dibekuk Kurang dari 24 Jam

Modus Tanya Alamat, Anting Anak Raib: IRT Asal Ampenan Dibekuk Kurang dari 24 Jam

Senin, November 16, 2026
Lima Calon Berebut Kediri Selatan, Camat Ingatkan: Beda Pilihan Jangan Putus Persaudaraan

Lima Calon Berebut Kediri Selatan, Camat Ingatkan: Beda Pilihan Jangan Putus Persaudaraan

Jumat, November 13, 2026
Lima Calon Berebut Terong Tawah, Satu Tersingkir di Seleksi Tambahan

Lima Calon Berebut Terong Tawah, Satu Tersingkir di Seleksi Tambahan

Jumat, November 13, 2026
Nurul Adha Teken Komitmen ATS, Lombok Barat Klaim Turunkan 2.000 Anak Tak Sekolah

Nurul Adha Teken Komitmen ATS, Lombok Barat Klaim Turunkan 2.000 Anak Tak Sekolah

Jumat, November 06, 2026
Ratusan Karyawan PT Sino Indo Mutiara Protes Intimidasi Oknum APH

Ratusan Karyawan PT Sino Indo Mutiara Protes Intimidasi Oknum APH

Sabtu, Maret 15, 2025
Kepala Desa Dituntut Mampu Berkomunikasi di Era Digital

Kepala Desa Dituntut Mampu Berkomunikasi di Era Digital

Jumat, November 06, 2026

BERITA POPULER

Sekda Lombok Barat Dilantik, Wabup: Jangan Ada Kubu-kubu di OPD

Sekda Lombok Barat Dilantik, Wabup: Jangan Ada Kubu-kubu di OPD

Rabu, November 04, 2026
Jarak Ijazah Paket Hanya 2 Tahun, PKBM di Gunungsari Dipanggil Dinas dan Terancam Pidana

Jarak Ijazah Paket Hanya 2 Tahun, PKBM di Gunungsari Dipanggil Dinas dan Terancam Pidana

Senin, November 16, 2026
Wabup Nurul Adha Dorong Tenun Lombok Barat Naik Kelas, Gumese Disiapkan Jadi Pusat Edukasi

Wabup Nurul Adha Dorong Tenun Lombok Barat Naik Kelas, Gumese Disiapkan Jadi Pusat Edukasi

Selasa, November 03, 2026
Sebanyak 217 Anggota BPD 25 Desa di Lombok Barat Dilantik, Wabup Minta Kawal Pembangunan Desa

Sebanyak 217 Anggota BPD 25 Desa di Lombok Barat Dilantik, Wabup Minta Kawal Pembangunan Desa

Senin, November 16, 2026
Modus Tanya Alamat, Anting Anak Raib: IRT Asal Ampenan Dibekuk Kurang dari 24 Jam

Modus Tanya Alamat, Anting Anak Raib: IRT Asal Ampenan Dibekuk Kurang dari 24 Jam

Senin, November 16, 2026
Lima Calon Berebut Kediri Selatan, Camat Ingatkan: Beda Pilihan Jangan Putus Persaudaraan

Lima Calon Berebut Kediri Selatan, Camat Ingatkan: Beda Pilihan Jangan Putus Persaudaraan

Jumat, November 13, 2026
Lima Calon Berebut Terong Tawah, Satu Tersingkir di Seleksi Tambahan

Lima Calon Berebut Terong Tawah, Satu Tersingkir di Seleksi Tambahan

Jumat, November 13, 2026
Nurul Adha Teken Komitmen ATS, Lombok Barat Klaim Turunkan 2.000 Anak Tak Sekolah

Nurul Adha Teken Komitmen ATS, Lombok Barat Klaim Turunkan 2.000 Anak Tak Sekolah

Jumat, November 06, 2026
Ratusan Karyawan PT Sino Indo Mutiara Protes Intimidasi Oknum APH

Ratusan Karyawan PT Sino Indo Mutiara Protes Intimidasi Oknum APH

Sabtu, Maret 15, 2025
Kepala Desa Dituntut Mampu Berkomunikasi di Era Digital

Kepala Desa Dituntut Mampu Berkomunikasi di Era Digital

Jumat, November 06, 2026

Labulianews. id
LABULIANEWS.COM adalah portal berita yang menyajikan berita, informasi dan data secara faktual, berimbang dan mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik, bertanggungjawab dan mentaati kode etik jurnalistik.
© www.labulianews.id
  • DOKUMEN PERUSAHAAN
  • HUBUNGI
  • PEDOMAN KODE ETIK
  • REDAKSI
  • SINGGAHAN