FP4 dan HALTE Soroti Pernyataan Kadiskes Lombok Tengah Soal Insentif Nakes: "Jangan Generalisasi Data
Lombok Tengah, labulianews.id (22/4/2026) – Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah mengenai insentif tenaga kesehatan kembali menuai kritik. Sekretaris FP4 sekaligus Ketua HALTE, Lalu Deny Rusmin J., SH, menilai penjelasan Kadiskes tidak bisa digeneralisasi karena fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang sangat beragam antar-fasilitas kesehatan.
Menurut Lalu Deny, nilai kapitasi yang diterima nakes di setiap faskes berbeda-beda. Bahkan ada nakes yang mengaku menerima di bawah Rp500 ribu. Hal serupa terjadi pada dana BOK, khususnya untuk kunjungan Polindes, yang disebut tidak seragam dengan pernyataan di ruang publik.
“Yang menjadi pertanyaan besar adalah, data mana yang sebenarnya dipakai oleh Kadiskes sebagai acuan? Karena fakta yang kami terima dari berbagai teman-teman nakes sangat berbeda. Ada yang menyebut penerimaan BOK kunjungan Polindes hanya sekitar Rp35 ribu, bukan Rp300 ribu seperti yang disampaikan,” ujar Lalu Deny, Selasa, 21 April 2026.
Minta Pejabat Publik Hati-hati Bicara:
Lalu Deny menegaskan, pejabat publik dengan jabatan strategis semestinya berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, terlebih jika menyangkut hak dan penghasilan tenaga kesehatan. Ia menilai pernyataan pejabat tidak boleh lahir dari satu data tunggal yang kemudian digeneralisasi untuk seluruh nakes.
“Kalau satu data dipakai untuk mewakili semua, itu sangat berisiko menyesatkan publik. Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah kejelasan, ketelitian, dan keberanian untuk membuka data secara utuh,” tegasnya.
Ia menambahkan, pernyataan tanpa dukungan data memadai justru dapat memperlebar luka dan kekecewaan di kalangan nakes. Banyak tenaga kesehatan disebut merasakan beban psikologis akibat informasi yang tidak sinkron dengan realitas di lapangan.
“Pejabat publik harusnya lebih berhati-hati dan memilih rujukan data dengan baik sebelum bicara di ruang publik. Jangan sampai pernyataan yang disampaikan justru menambah luka yang sudah dirasakan para nakes,” katanya.
Dorong Transparansi Data Insentif:
FP4 dan HALTE mendorong Dinas Kesehatan Lombok Tengah untuk membuka data secara lengkap, termasuk skema pembagian kapitasi, non-kapitasi, dan BOK di masing-masing faskes. Menurut mereka, transparansi menjadi kunci menghindari kegaduhan sekaligus memulihkan kepercayaan nakes terhadap pemerintah daerah.
Bila memang ada perbedaan nominal antar-faskes, kata Lalu Deny, hal itu harus dijelaskan secara terbuka beserta dasar perhitungannya. Dengan begitu, publik tidak hanya menerima pernyataan sepihak, melainkan penjelasan yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan.
“Kalau datanya berbeda-beda, ya jelaskan berbeda di mana, kenapa berbeda, dan dasar hukumnya apa. Itu baru namanya transparansi. Bukan justru mengambil satu data lalu dipakai seolah-olah itu menggambarkan semua,” tutup Lalu Deny.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Lombok Tengah belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan FP4 dan HALTE tersebut. (ms)
