OPINI: Bantuan Beras dan Minyak Goreng Dipangkas, Negara Dipermainkan, Hak Rakyat Dikorbankan
Oleh: Prayoga Purnama Tungga, SH (Pemuda Desa Ungga)
Pembagian bantuan beras dan minyak goreng di Desa Ungga kembali ungkap luka lama: penyaluran bantuan sosial yang carut-marut. Dokumentasi pertanggungjawaban tunjukkan warga memegang 20 kilogram beras (2 karung) dan 4 kilogram minyak goreng (4 bungkus) . Namun, yang boleh dibawa pulang hanya 10 kilogram beras (1 karung) dan 2 kilogram minyak (2 bungkus) Ironisnya, dugaan pemangkasan ini bukan kejadian sporadis, melainkan berlangsung sejak Januari—sejak periode awal program bantuan pangan.
Kurangnya Transparansi: Ruang Gelap Penyalahgunaan
Masalah inti bukan sekadar pengurangan jumlah, melainkan ketiadaan transparansi dan pertanggungjawaban. Jika dalihnya "skema bagi rata", publik berhak tanya: Siapa yang menetapkan? Apa dasar hukumnya? Ke mana sisa bantuan mengalir? Tanpa jawaban jelas, skema itu jadi sarang korupsi potensial.Bantuan sosial bukan pemberian welas asih pejabat, melainkan hak konstitusional warga miskin dan rentan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mewajibkan negara salurkan bantuan tepat sasaran. Pemangkasan tanpa dasar sah rampas bukan hanya beras dan minyak, tapi rasa keadilan masyarakat.
Dugaan Mens Rea: Dari Kelalaian ke Korupsi
Jika pengurangan dilakukan sadar, berulang, dan tanpa dasar hukum, ini bukan lagi kesalahan administratif. Di sinilah muncul mens rea—niat jahat. Secara hukum, praktik ini berpotensi penyalahgunaan wewenang hingga tindak pidana korupsi, karena bantuan bersumber dari APBN untuk rakyat.Padahal, dengan bukti publik yang terbuka, aparat penegak hukum wajib proaktif: kumpul keterangan, selidiki secara profesional. Status sosial, jabatan, atau latar belakang mantan polisi tak boleh jadi tameng. Konstitusi tegas: semua warga sama di hadapan hukum.
Ancaman Lebih Luas: Kemiskinan dan Ketidakpercayaan
Biarkan praktik ini, lahir kemiskinan struktural plus hilangnya kepercayaan publik pada negara. Bantuan yang seharusnya jamin keadilan malah picu konflik dan curiga.Desa Ungga hanyalah contoh kecil. Jika negara abai, kasus serupa merebak. Satu-satunya jalan: transparansi penuh, audit menyeluruh sejak Januari, dan penegakkan hukum tegas. Hanya begitu bantuan pangan benar-benar isi perut rakyat, bukan kantong kekuasaan.
