Nyaris Ricuh, Hearing Publik Link NTB ke Dinas PUPR Loteng soal Dugaan Korupsi 29 Proyek Jalan Rp.44 Miliar
Praya, Labulianews.id (15/12/2025)– Suasana tegang nyaris ricuh menyelimuti hearing publik Lembaga Advokasi & Investigasi Korupsi Nusa Tenggara Barat (Link NTB) terhadap Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah, Senin (15/12/2025). Acara di kantor dinas setempat membahas dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran 29 proyek jalan dan jembatan senilai total Rp.44.183.664.607 pada tahun anggaran 2025.
Link NTB menggelar hearing berdasarkan surat pemberitahuan nomor 078/LINK-NTB/2025 tertanggal 10 Desember 2025. Mereka merujuk dasar hukum seperti UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dari KKN, serta PP No. 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi.
Iqro Hafiddin SH, dari Link NTB memaparkan temuan investigasi yang dibawa dalam bentuk data lengkap, foto, fakta riset, dan bukti lapangan. Aksi ini diikuti 20 orang dari pihak lembaga.
Menurut Iqro, Dugaan temuan utama meliputi:
1. Dugaan permainan dalam penentuan pemenang tender peningkatan jalan kabupaten dan rehabilitasi jembatan oleh Kepala Dinas melalui Kabid Bina Marga (PPK) dan Kabag UKPBJ LPSE.
2. Dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan metode pada 29 proyek.
3. Dugaan ketebalan aspal tidak sesuai Dokumen Desain Engineering (DED), terbukti dari pengukuran lapangan di ruas jalan seperti Olor Agung-Enjak dan Piang-Bunmas.
4. Dugaan pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) karena pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar.
Respons Kepala Dinas PUPR
Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah, Ir. Lalu Rahadian, M.Si., menanggapi dugaan temuan tersebut dengan ajakan verifikasi lapangan. "Besok pagi jam 09.00 kita sama-sama turun cek ke lapangan," katanya.
Ia juga mengarahkan klarifikasi proses tender ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ). "Untuk proses tender, silakan nanti klarifikasi ke BPBJ," tegasnya.
Hearing ini menunjukkan komitmen masyarakat sipil dalam pengawasan proyek infrastruktur publik di Lombok Tengah. Pengembangan selanjutnya akan ditunggu dari hasil verifikasi lapangan.
