Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan: Oknum Ipar Salah Satu Bupati di NTB Jual Proyek PL ke Sana-Sini Tanpa Rasa Bersalah?
Oleh: Erwin Butaq
Di tengah hiruk-pikuk pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat (NTB), muncul dugaan kuat bahwa salah satu oknum ipar bupati di NTB diduga terlibat dalam praktik penjualan prpyek proyek PL secara terbuka. Kasus ini bukan sekadar gosip pasar, melainkan isu serius yang menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah. Ironisnya, pelaku diduga tak merasa bersalah sama sekali, seolah-olah jaringan kekuasaan keluarga menjadi tameng abadi.
Bayangkan saja: proyek-proyek PL yang seharusnya dikelola transparan malah dijualbelikan seperti dagangan di pinggir jalan. Menurut sumber terpercaya di kalangan kontraktor lokal Lombok, oknum ipar bupati ini kerap menawarkan "akses prioritas" ke proyek senilai miliaran rupiah. Dari proyek drainase hingga pengelolaan sampah, semuanya diklaim bisa didapat dengan bayaran "uang pelicin".
Praktik ini tak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tapi juga merampas hak UMKM lokal yang berjuang adil.Yang lebih memilukan, oknum pelaku tampak cuek. Tak ada tanda penyesalan, apalagi permintaan maaf publik. Ia justru sering tampil di acara-acara resmi oknum bupati, berfoto mesra dengan pejabat, seolah tak ada noda. Ini menunjukkan betapa rapuhnya pengawasan internal di pemerintahan
KPK dan Kejaksaan Agung harus segera turun tangan, audit semua proyek PL terkait, dan periksa alur dana. Masyarakat NTB tak boleh lagi dibiarkan jadi korban nepotisme keluarga pejabat karena Nepotisme harus dihapuskan dan menjadi musuh bersama Negara
Sudah saatnya Bupati/wakil Bupati membersihkan lingkaran terdekatnya. Jika ipar sendiri tak bisa dipegang, bagaimana dengan rakyat kecil? NTB butuh Bupati/wakil Bupati yang benar-benar melayani, bukan menjual amanah rakyat untuk keuntungan pribadi.
Mataram, 6 Januari 2026
Opini: Erwin Butaq
