BATULAYAR, Labulianews. id- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan penerapan fitur kinerja harian pada aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memperkuat budaya kerja aparatur sipil negara yang terukur dan akuntabel.

Langkah tersebut dibahas dalam Bimbingan Teknis Penyusunan Kinerja Harian ASN pada Aplikasi E-Kinerja BKN lingkup Pemkab Lombok Barat Tahun 2026 dengan tema "Mewujudkan Kinerja ASN yang Terukur dan Akuntabel" di Hotel The Jayakarta, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan dihadiri Direktur Kinerja dan Penghargaan ASN BKN Sri Gantini, Asisten III Setda Lombok Barat Fauzan Husniani, Kepala BKPSDM Lombok Barat Baiq Mustika, serta 84 peserta yang terdiri dari kasubbag kepegawaian dan operator kinerja.

Kepala BKPSDM Lombok Barat Baiq Mustika mengatakan penerapan fitur kinerja harian akan dilakukan bertahap dengan target implementasi tahun mendatang. Uji coba secara parsial direncanakan mulai November 2026.

"Mulai bulan depan kita sudah bisa melakukan uji coba secara parsial. Masing-masing unit organisasi dapat mengajukan penerapan fitur kinerja harian sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan organisasi," ujar Baiq Mustika.

Menurut dia, fitur tersebut membantu pimpinan perangkat daerah memastikan pelaksanaan tugas ASN berjalan sesuai target. Penilaian kinerja tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses dan capaian pekerjaan sehari-hari.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Kinerja dan Penghargaan ASN BKN Hermawan Wahidin menjelaskan, fitur kinerja harian merupakan pengembangan layanan E-Kinerja untuk mendokumentasikan pekerjaan ASN melalui bukti dukung atau _evidence_ yang tercatat secara digital.

BKN telah menerbitkan Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Layanan E-Kinerja. Penambahan fitur kinerja harian memungkinkan pemantauan pekerjaan dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya di akhir periode penilaian.

"Fitur kinerja harian ini menjadi bukti dukung pelaksanaan pekerjaan harian ASN. Jadi, penilaian tidak hanya berdasarkan laporan capaian pada akhir periode, tetapi pelaksanaan pekerjaannya juga dapat dipantau oleh atasan secara digital," jelasnya.

Dokumentasi harian, kata Hermawan, membantu pimpinan melihat keterkaitan antara pekerjaan yang direncanakan, proses pelaksanaan, keluaran yang dihasilkan, hingga hasil yang dicapai. Sistem ini juga membantu pemantauan tugas dalam pola kerja fleksibel atau _work from home_ (WFH).

Berdasarkan data BKN, sebanyak 599 dari 644 instansi pemerintah telah menerapkan layanan E-Kinerja, sedangkan sekitar 189 instansi telah menerapkan fitur kinerja harian. Pemerintah Provinsi NTB telah menerapkannya sejak Juli 2026.

Hermawan mengapresiasi capaian pengisian kinerja ASN di Lombok Barat yang telah mencapai sekitar 97 persen. Capaian itu dinilai menjadi modal untuk membangun kebiasaan mendokumentasikan pekerjaan harian secara konsisten.

"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat segera menerapkan kinerja harian. Dengan capaian kinerja yang sudah cukup baik, langkah selanjutnya adalah mendokumentasikan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari agar menjadi budaya kerja ASN yang lebih baik ke depannya," ungkapnya.

Penerapan E-Kinerja harian diharapkan tidak sekadar pemenuhan administrasi, tetapi menjadi instrumen membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi hasil.