Labulianews. id.- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggelar rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait Gerakan Indonesia ASRI di Ruang Jayengrane, Kantor Bupati Lombok Barat, Jumat (30/10/2026).

Rapat dihadiri Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Asisten III Setda Lombok Barat, tim Kementerian Dalam Negeri, Ketua TP PKK Lombok Barat, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait, dan Ketua Posyandu Lombok Barat.

Dalam arahannya, Wabup Nurul Adha menekankan pentingnya penguatan monitoring dan evaluasi terhadap setiap program pemerintah agar pelaksanaannya konsisten dan optimal.

Menurutnya, berbagai upaya pengendalian inflasi membutuhkan pengawasan berkelanjutan agar tidak berhenti di tengah jalan.

Pemkab Lombok Barat telah melakukan sejumlah langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan, salah satunya melalui gerakan menanam cabai di lingkungan sekolah dengan melibatkan guru dan peserta didik. Program itu tidak hanya mendukung ketersediaan pangan, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi anak-anak tentang kemandirian dan dampak inflasi.

Selain itu, Pemkab Lombok Barat juga menjajaki kerja sama antardaerah, khususnya dengan Kabupaten Lombok Timur dalam pemenuhan kebutuhan cabai. Kerja sama diharapkan memperkuat pasokan dan menjaga stabilitas harga.

Peluang kerja sama juga terbuka dengan Kabupaten Badung, Bali, terutama untuk komoditas unggulan Lombok Barat seperti kangkung, beras, manggis, durian, dan rambutan. Potensi tersebut diharapkan dapat dikembangkan melalui kerja sama perdagangan hingga peluang ekspor.

Lebih lanjut, Wabup menegaskan Gerakan Indonesia ASRI menjadi perhatian serius, mengingat persoalan sampah masih menjadi tantangan.

"Gerakan Indonesia ASRI ini membutuhkan kerja bersama, kepedulian bersama, dan kesadaran bersama. Kita ingin membangun Lombok Barat yang aman, sehat, bersih, dan indah. Karena itu, seluruh OPD harus mengambil peran sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing," tegasnya.

Ia meminta seluruh kepala OPD memastikan kebersihan dan penataan lingkungan kantor masing-masing, sehingga pemerintah dapat memberi contoh kepada masyarakat.

Wabup juga mendorong pengaktifan kembali gerakan Jumat Bersih sebagai upaya membangun budaya gotong royong. Penanganan sampah perlu dilakukan hingga tingkat desa, termasuk menjaga kebersihan saluran drainase dan sungai untuk mengantisipasi penyumbatan yang berpotensi menyebabkan banjir.

Dalam memperkuat gerakan tersebut, ia menekankan pentingnya keterlibatan Tim Penggerak PKK dan Posyandu sebagai mitra pemerintah yang memiliki jangkauan langsung hingga ke masyarakat.

Posyandu dan PKK diharapkan tidak hanya berperan dalam kesehatan dan pemberdayaan keluarga, tetapi juga menjadi penggerak perubahan perilaku, termasuk kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan.

Wabup juga mendorong penguatan kolaborasi lintas OPD melalui pola pendampingan desa. Setiap OPD diharapkan mengambil peran sebagai pendamping atau bapak asuh desa dengan memperhatikan berbagai aspek pembangunan, mulai dari pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga penataan lingkungan.

Melalui rapat TPID dan penguatan Gerakan Indonesia ASRI, Pemkab Lombok Barat berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, OPD, pemerintah desa, dan elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan indah.