Labulianews.id. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjadikan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat sebagai poros kebijakan anggaran 2027. Arah itu tertuang dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diserahkan kepada DPRD Lombok Barat pada rapat paripurna, Senin (31/8/2026).

Dokumen KUA-PPAS diserahkan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lombok Barat. Penyerahan tersebut menjadi pembuka pembahasan antara eksekutif dan legislatif sebelum Rancangan APBD 2027 disusun.

Optimalisasi SDM Jadi Tema Utama
Dalam pemaparannya, Hj. Nurul Adha, yang akrab disapa Ummi Nurul Adha, menyebut KUA-PPAS 2027 mengusung tema optimalisasi kualitas sumber daya manusia. Penyusunannya diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan program prioritas Lombok Barat dengan sasaran nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 kita arahkan untuk mendukung optimalisasi kualitas sumber daya manusia, sekaligus memastikan program pembangunan daerah selaras dengan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujar Ummi Nurul.

Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Pemkab menetapkan empat sasaran utama 2027. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan. Ketiga, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keempat, mendorong pemerataan pembangunan.

Untuk mencapai sasaran itu, tujuh prioritas ditetapkan. Prioritas tersebut meliputi memperkuat kesejahteraan masyarakat dari desa, meningkatkan mutu SDM, memperluas kesempatan kerja, mendorong ekonomi produktif, mempercepat pemerataan infrastruktur, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Ummi Nurul menekankan, seluruh prioritas harus ditopang pengelolaan keuangan yang sehat, efektif, efisien, dan akuntabel. Pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan neto, menurutnya, telah diperhitungkan secara cermat agar kondisi fiskal tetap terjaga.

“Pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan neto telah diperhitungkan secara cermat. Hal ini penting untuk memastikan kondisi keuangan daerah tetap sehat dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan secara optimal,” katanya.

Harap Pembahasan Segera Tuntas
Wakil Bupati berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD berjalan konstruktif agar segera menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan itu nantinya menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD 2027.

“Kami berharap dukungan dan kerja sama yang baik dari pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat, sehingga pembahasan rancangan KUA-PPAS ini dapat segera diselesaikan dan disepakati bersama sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027,” harapnya.

Sinergi eksekutif dan legislatif disebut menjadi kunci agar kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Penyerahan KUA-PPAS 2027 juga ditegaskan sebagai bagian dari komitmen membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Lombok Barat.