GERUNG, Labulianews.id- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat percepatan penurunan stunting dengan dua strategi unggulan, INSTING SUPER dan SEHATI.

INSTING SUPER atau Intervensi Stunting dengan Susu Pertumbuhan fokus pada intervensi gizi. Sementara SEHATI atau Sistem Kesehatan Balita Stunting Terintegrasi fokus pada penguatan sistem data terintegrasi.

Komitmen itu ditegaskan Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha selaku Ketua Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Jayengrane, Senin (2/11/2026).

Berdasarkan data e-PPGBM per September 2026, prevalensi stunting Lombok Barat tercatat 8,93 persen, menurun dari 9,37 persen pada 2025.

Meski menurun, Pemkab menegaskan penanganan stunting tidak hanya soal angka, tetapi juga menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini.

"Kita memberikan susu khusus ini, untuk selamatkan perkembangan otak," tegas Hj. Nurul Adha.

Menurut dia, investasi terbaik bagi masa depan daerah dimulai dari memastikan anak mendapat asupan gizi dan perhatian memadai pada masa pertumbuhan.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erny Suryana, memaparkan hasil evaluasi tiga bulan program INSTING SUPER. Rata-rata kenaikan berat badan balita penerima intervensi mencapai 0,9128 kilogram atau 912 gram, lebih tinggi dari standar 720 gram.

Sementara rata-rata kenaikan tinggi badan mencapai 2,70 sentimeter, melampaui standar 2,4 sentimeter.

Di sisi lain, Pemkab juga mendorong pembenahan tata kelola melalui aplikasi SEHATI yang dikembangkan Bapperida. Aplikasi ini dirancang sebagai dasbor terintegrasi untuk menghimpun data penanganan stunting dari berbagai perangkat daerah.

Melalui SEHATI, pemangku kepentingan dapat mengakses informasi, memantau perkembangan sasaran, melakukan evaluasi, hingga menentukan kebijakan secara lebih cepat dan tepat.

Ke depan, pemantauan dan evaluasi penanganan stunting akan diarahkan melalui SEHATI agar seluruh perangkat daerah memiliki rujukan yang sama.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, camat, Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Barat, dan kepala puskesmas sebagai sumber utama data perkembangan balita di lapangan.