Senggigi, Labulianews.id— Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, menekankan pentingnya tanggung jawab, integritas, dan dampak nyata pembangunan bagi masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hal itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Pengguna Anggaran Kabupaten Lombok Barat di Hotel Aruna Senggigi, Rabu (22/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pj. Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala bagian, serta pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa se-Kabupaten Lombok Barat.

Dalam sambutannya, Wabup menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pengadaan barang dan jasa merupakan langkah penting untuk memperbaiki kinerja perangkat daerah, mempercepat realisasi anggaran, dan memastikan program pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Berani menerima jabatan berarti berani bertanggung jawab. Setiap pimpinan harus memahami dan mengawasi pelaksanaan program di perangkat daerahnya, bukan melepaskan tanggung jawab setelah menunjuk pejabat sebagai PPK," kata Nurul Adha.

Ia juga meminta kepala OPD selaku Pengguna Anggaran (PA) memperkuat peran dan tanggung jawab dalam proses pengadaan. Menurutnya, pendelegasian tugas kepada PPK harus tetap disertai pengawasan serta pemahaman terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran.

Selain itu, Wabup mengingatkan agar pengadaan dilaksanakan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Kelengkapan dokumen serta kertas kerja harus menjadi perhatian agar setiap kegiatan memiliki dasar kebutuhan, tujuan, dan manfaat yang jelas.

Menurutnya, proses pengadaan juga harus berjalan efektif tanpa mempersulit pelaksanaan program yang telah memenuhi ketentuan. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan realisasi pembangunan, termasuk infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan, dapat berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.

Wabup menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan, seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mendorong agar pembangunan pariwisata Senggigi memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang kecil, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata.

Melalui bimbingan teknis tersebut, Wabup berharap seluruh pengguna anggaran dan pejabat pengadaan semakin profesional, berintegritas, serta mampu memastikan setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat demi mewujudkan Lombok Barat yang maju, mandiri, dan berkeadilan.