24 C
id
  • Buy Now!
  • Forums
  • Sign in / Join
Labulianews. id

Mega Menu

  • News
  • Berita Nasional
    • PENDIDIKAN
    • PERISTIWA
    • TEKNOLOGI
    • EKONOMI
    • OLAHRAGA
    • TNI
    • POLRI
    • HUKRIM
    • POLITIK
  • Provinsi NTB
    • SUMBAWA
    • LOMBOK BARAT
    • LOMBOK TENGAH
    • LOMBOK TIMUR
    • LOMBOK UTARA
    • BIMA
    • DOMPU
    • BERITA DESA
    • MATARAM
    • SUMBAWA BARAT
      • Home - Homepage
      • Home - Post Single
      • Home - Post Label
      • Home - Post Search
      • Home - Post Archive
      • Home - Eror 404
      • Changelog
        New
Labulianews. id
Telusuri

Beranda POLITIK Erwin Ibrahim: Lelang Jabatan di Pemda Lobar "Bikin Gaduh" Pansel Harus Diulang, Jangan Ada Jatah-Jatahan.
POLITIK

Erwin Ibrahim: Lelang Jabatan di Pemda Lobar "Bikin Gaduh" Pansel Harus Diulang, Jangan Ada Jatah-Jatahan.

REDAKSI L News
REDAKSI L News
13 Mar, 2022 0
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Erwin Ibrahim Ketua LPKP Lobar

Giri Menang (NTB) Labulianews.com. Dalam rangka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada lingkungan  Pemda Lobar. Pemda Lobar memberikan kesempatan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kab/Kota di Provinsi NTB yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri melalui proses seleksi terbuka dan kompetitif. 

Adapun formasi  dan kode Jabatan yang lowong yakni: Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD-PSDM) hal itu diumumkan  oleh Dr. H. Baehaqi S.Si Sekda Lobar melalui pengumuman No. 01/PANSEL JPTP/II/2022 tanggal 16-2-2022 lalu.

Erwin Ibrahim Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Publik ( LPKP) Lobar  menilai bahwa Seleksi lelang jabatan di Pemda Kab. Lombok Barat menurutnya  telah menciptakan kegaduhan. Sehingga kesannya, lelang jabatan 4 Jabatan Kepala Dinas di Lombok Barat ini tidak sejalan dengan Peraturan Perundang undangan yang ada. Hal itu dikatakan ke wartawan saat jumpa pers di Mataram (11-3-2022)

Lanjut Erwin, Mekanisme lelang dan ataupun pengisian jabatan pejabat di Pemerintahan Daerah Lobar itu harus dilaksanakan secara profesional,  akuntabilitas sehingga menghasilkan pejabat-pejabat yang berkualitas artinya terhindar dari praktek praktek kolusi, korupsi dan nepotisme serta jatah-jatahan.

Kenapa saya bilang Pansel ini menimbulkan kegaduhan karena kalau tidak salah pengumuman tentang hasil seleksi terbuka calon pejabat  pimpinan tinggi pratama Kab. Lobar sudah beredar di publik jauhari sebelum pengumuman hasil pansel diumumkan oleh panitia yang di tanda tangani oleh Sekda Lobar. Dan setelah diumumkan resmi oleh Panitia Pansel,  hasilnya sama persis seperti yang sudah beredar sebelumnya di publik. Ujarnya

Proses Pansel sementara berjalan kok hasil seleksi Pansel sudah beredar luas di publik, kan aneh. Heran Erwin

Sementara, waktu dan tanggal dikeluarkan surat, pengumuman hasil Pansel yang di tandatangani oleh Sekda dan  yang diumumkan resmi oleh Panitia Pansel  itu pak Sekda lagi tidak berada di Lobar, Ia sementara kunjungan kerja ke Jakarta. Kata Win sapaan akrab Erwin 


Lalu timbul pertanyaan publik. Siapakah yang membocorkan hasil seleksi Pansel sebelum pengumuman resmi dilakukan?

Siapakah yang membuat dan tanda tangan hasil seleksi Pansel, sementara Sekda saat itu sedang  berada di Jakarta? 

Jangan jangan hasil seleksi Pansel sudah disiapkan, diatur dan ditentukan sebelum ke Jakarta, lalu dibuatkan tanggal mundur? Kalau itu benar terjadi, maka hasil seleksi Pansel itu cacat hukum, hanya akal-akalan saja dan pembohongan publik. Gerahnya

Aneh.... Sementara Pak Sekda lagi di Jakarta kok bisa tanda tangan hasil seleksi Pansel, ini kan akal akalan, pembodohan dan kebohongan publik ke rakyat Lobar. Tegas eewin

Tertanggal pengumuman hasil Seleksi inilah yang menjadi perbincangan hangat di publik dan temen-temen aktivis Lombok Barat. Dan kami tidak akan tinggal diam, ancamnya 

"Ia menduga, bahwa hasil seleksi Pansel sudah ada duluan daripada seleksi nya, 

Dan Tim pansel ini hanya formalitas untuk melegitimasi agar sesuai dengan peraturan peraturan atau undang-undang itu

Kata Win, Ia juga menduga kuat pengumuman hasil seleksi Pansel yang beredar di publik itulah penyebab terjadinya  kegaduhan  di Pemda Lobar saat ini.

Kami tidak bisa menyebut namanya, bahwa ada 2 orang peserta yang ikut Pansel yang sempat berbicara langsung dengannya. Dan saya begitu tercengang ketika mendengarkan curhat mereka. Dimana mereka katakan  ternyata ini hanya formalitas saja. Dan  yang jadi itu sudah ditentukan. Kalau tau begini cara dan kerjanya Pansel buat apa kami serius-serius ikut lelang. Keluhnya.

Para peserta lelang yang sempet saya temui itu merasa sangat kecewa sebab Pansel masih berjalan, hasilnya sudah keluar duluan. Itulah yang yang yang memunculkan kegaduhan di teman-teman di Lombok Barat.

Tapi karena sumpah dan jabatan kami sebagai pegawai negeri sipil kami pun ikut dalam seleksi ini. Dan mereka  merasa sangat kecewa sekali ketika ia mendengar bahwa orang orang yang akan menduduki jabatan itu sudah ditentukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki wewenang di Lobar ini. 

Lanju Kata Win, untuk sementara waktu sampai sejauh ini saya belum dengar ada indikasi praktek jual beli jabatan, yang menjadi  kekecewaan Kami dari  LPKP Lombok Barat yakni menyoroti terkait pansel, lelang jabatan yang bikin gaduh.

Munculnya surat  yang ditandatangani Sekda yang sudah beredar luas itu dan hasil seleksi  yang diumumkan oleh tim panitia pansel persis sama dengan surat yang jauh-jauh hari muncul, itulah yang memunculkan dugaan kuat adanya malpraktek administrasi kepegawaian yang terjadi di ruang lingkup Pemda Lobar, pungkasnya

Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati sebagai sebagai pemimpin di Lombok Barat untuk memanggil ketua dan anggota tim pansel. Kalau kejadiannya seperti ini supaya jangan memunculkan kegaduhan dan  dilakukan Pansel ulang secara terbuka agar bisa menemukan pejabat-pejabat yang profesional sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuannya masing masing.  Jangan ada kesan bahwa ini jatah-jatahan. 

Kalaupun ini nantinya masih menjadi sesuatu yang bikin gaduh di Pemda Lobar kami akan menguji ini ke Aparat Penegak Hukum melalui Polda NTB  tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

Sebab kami menduga kuat ini ada unsur praktek yang melanggar undang undang No. 5 Tahun 2014 Tetang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 Tetang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan UU lainnya.

Lombok Tengah sibuk dengan persiapan mensukseskan MotoGP. Namun Pemda Lobar justru sibuk dengan Pansel, bukan sibuk dengan bagaimana caranya memanfaatkan Even MotoGP ini agar bisa mempromosikan produk UMKM Lobar, meningkatkan ekonomi dan pariwisata Lobar, pungkasnya.

Sementara itu Dr. H. Baehaqi S.Si M.Pd. MM selaku ketua  Panitia seleksi calon penerimaan pejabat pimpinan tinggi pratama Lobar yang hendak dikonfirmasi terkait hal itu belum bisa ditemui. Hingga berita ini dimuat Ia belum memberikan penjelasannya. (Red)


Via POLITIK
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Postingan Lama
Postingan Lebih Baru

Anda mungkin menyukai postingan ini



CATATAN REDAKSI: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita dan atau konten video tersebut di atas, Anda dapat mengirimkan artikel dan/atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi dan/atau hak jawab kepada Redaksi kami, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita yang dimaksud dapat dikirimkan melalui email redaksi: labulianews196@gmail.com. Terima kasih


BERITA HARI INI

Inspektorat Lombok Barat Gelar Kajian Umum untuk Tingkatkan Kualitas APIP

Inspektorat Lombok Barat Gelar Kajian Umum untuk Tingkatkan Kualitas APIP

Redaksi- Minggu, Januari 11, 2026
Nyaris Ricuh, Hearing Publik Link NTB ke Dinas PUPR Loteng soal Dugaan Korupsi 29 Proyek Jalan Rp.44 Miliar

Nyaris Ricuh, Hearing Publik Link NTB ke Dinas PUPR Loteng soal Dugaan Korupsi 29 Proyek Jalan Rp.44 Miliar

Senin, Desember 15, 2025
Hasan Masat Tuding Kejati NTB Lindungi Aktor Besar Dana Siluman DPRD NTB

Hasan Masat Tuding Kejati NTB Lindungi Aktor Besar Dana Siluman DPRD NTB

Senin, Desember 22, 2025
OPINI: Bantuan Beras dan Minyak Goreng Dipangkas, Negara Dipermainkan, Hak Rakyat Dikorbankan

OPINI: Bantuan Beras dan Minyak Goreng Dipangkas, Negara Dipermainkan, Hak Rakyat Dikorbankan

Minggu, Desember 14, 2025
Opini: Hapus Dana Desa: Cegah Kades Manja dan Korupsi, Kembalikan Inisiatif Membangun Desa

Opini: Hapus Dana Desa: Cegah Kades Manja dan Korupsi, Kembalikan Inisiatif Membangun Desa

Minggu, Desember 21, 2025
Perjuangan OJOL untuk LAZADHA: Dijuluki Ring 1, Kini Disebut "Habis Kontrak"

Perjuangan OJOL untuk LAZADHA: Dijuluki Ring 1, Kini Disebut "Habis Kontrak"

Senin, Desember 29, 2025
Pasang iklan Hub: 0812 4395 3846/0859 0311 8587. Redaksi Labulianews.id menerima undangan Press Conference, wawancara khusus, liputan khusus dan lainnya. Kami juga menerima Press Release yang berkaitan dengan Politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, olah raga, pendidikan, pembangunan Daerah, Nasional, Pariwisata, Pertanian, usaha, opini dan industri via email: labuliapost@gmail.com/ WhatsApp 0812 4395 3846/0859 0311 8587

BERITA VIRAL

Nyaris Ricuh, Hearing Publik Link NTB ke Dinas PUPR Loteng soal Dugaan Korupsi 29 Proyek Jalan Rp.44 Miliar

Nyaris Ricuh, Hearing Publik Link NTB ke Dinas PUPR Loteng soal Dugaan Korupsi 29 Proyek Jalan Rp.44 Miliar

Senin, Desember 15, 2025
Hasan Masat Tuding Kejati NTB Lindungi Aktor Besar Dana Siluman DPRD NTB

Hasan Masat Tuding Kejati NTB Lindungi Aktor Besar Dana Siluman DPRD NTB

Senin, Desember 22, 2025
OPINI: Bantuan Beras dan Minyak Goreng Dipangkas, Negara Dipermainkan, Hak Rakyat Dikorbankan

OPINI: Bantuan Beras dan Minyak Goreng Dipangkas, Negara Dipermainkan, Hak Rakyat Dikorbankan

Minggu, Desember 14, 2025
Opini: Hapus Dana Desa: Cegah Kades Manja dan Korupsi, Kembalikan Inisiatif Membangun Desa

Opini: Hapus Dana Desa: Cegah Kades Manja dan Korupsi, Kembalikan Inisiatif Membangun Desa

Minggu, Desember 21, 2025
Perjuangan OJOL untuk LAZADHA: Dijuluki Ring 1, Kini Disebut "Habis Kontrak"

Perjuangan OJOL untuk LAZADHA: Dijuluki Ring 1, Kini Disebut "Habis Kontrak"

Senin, Desember 29, 2025
Kualitas Revitalisasi Gedung SMPN 1 Kediri Dikeluhkan Orang Tua Siswa dan Aktivis

Kualitas Revitalisasi Gedung SMPN 1 Kediri Dikeluhkan Orang Tua Siswa dan Aktivis

Minggu, Desember 28, 2025
Pemberhentian 4 Kepala Dusun di Desa Prako Disorot FP4: Bukan Administrasi, Tapi Arogansi Kekuasaan

Pemberhentian 4 Kepala Dusun di Desa Prako Disorot FP4: Bukan Administrasi, Tapi Arogansi Kekuasaan

Sabtu, Januari 10, 2026
Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan: Oknum Ipar Salah Satu  Bupati di NTB Jual Proyek PL ke Sana-Sini Tanpa Rasa Bersalah?

Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan: Oknum Ipar Salah Satu Bupati di NTB Jual Proyek PL ke Sana-Sini Tanpa Rasa Bersalah?

Selasa, Januari 06, 2026
Wings Air dan Trans Nusa Luncurkan Penerbangan Baru dari Lombok

Wings Air dan Trans Nusa Luncurkan Penerbangan Baru dari Lombok

Selasa, Desember 16, 2025
Warga Desa Bilelando dan Kidang Tutup Jalan, Protes Kondisi Jalan Rusak

Warga Desa Bilelando dan Kidang Tutup Jalan, Protes Kondisi Jalan Rusak

Kamis, Januari 01, 2026

BERITA POPULER

Nyaris Ricuh, Hearing Publik Link NTB ke Dinas PUPR Loteng soal Dugaan Korupsi 29 Proyek Jalan Rp.44 Miliar

Nyaris Ricuh, Hearing Publik Link NTB ke Dinas PUPR Loteng soal Dugaan Korupsi 29 Proyek Jalan Rp.44 Miliar

Senin, Desember 15, 2025
Hasan Masat Tuding Kejati NTB Lindungi Aktor Besar Dana Siluman DPRD NTB

Hasan Masat Tuding Kejati NTB Lindungi Aktor Besar Dana Siluman DPRD NTB

Senin, Desember 22, 2025
OPINI: Bantuan Beras dan Minyak Goreng Dipangkas, Negara Dipermainkan, Hak Rakyat Dikorbankan

OPINI: Bantuan Beras dan Minyak Goreng Dipangkas, Negara Dipermainkan, Hak Rakyat Dikorbankan

Minggu, Desember 14, 2025
Opini: Hapus Dana Desa: Cegah Kades Manja dan Korupsi, Kembalikan Inisiatif Membangun Desa

Opini: Hapus Dana Desa: Cegah Kades Manja dan Korupsi, Kembalikan Inisiatif Membangun Desa

Minggu, Desember 21, 2025
Perjuangan OJOL untuk LAZADHA: Dijuluki Ring 1, Kini Disebut "Habis Kontrak"

Perjuangan OJOL untuk LAZADHA: Dijuluki Ring 1, Kini Disebut "Habis Kontrak"

Senin, Desember 29, 2025
Kualitas Revitalisasi Gedung SMPN 1 Kediri Dikeluhkan Orang Tua Siswa dan Aktivis

Kualitas Revitalisasi Gedung SMPN 1 Kediri Dikeluhkan Orang Tua Siswa dan Aktivis

Minggu, Desember 28, 2025
Pemberhentian 4 Kepala Dusun di Desa Prako Disorot FP4: Bukan Administrasi, Tapi Arogansi Kekuasaan

Pemberhentian 4 Kepala Dusun di Desa Prako Disorot FP4: Bukan Administrasi, Tapi Arogansi Kekuasaan

Sabtu, Januari 10, 2026
Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan: Oknum Ipar Salah Satu  Bupati di NTB Jual Proyek PL ke Sana-Sini Tanpa Rasa Bersalah?

Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan: Oknum Ipar Salah Satu Bupati di NTB Jual Proyek PL ke Sana-Sini Tanpa Rasa Bersalah?

Selasa, Januari 06, 2026
Wings Air dan Trans Nusa Luncurkan Penerbangan Baru dari Lombok

Wings Air dan Trans Nusa Luncurkan Penerbangan Baru dari Lombok

Selasa, Desember 16, 2025
Warga Desa Bilelando dan Kidang Tutup Jalan, Protes Kondisi Jalan Rusak

Warga Desa Bilelando dan Kidang Tutup Jalan, Protes Kondisi Jalan Rusak

Kamis, Januari 01, 2026

Labulianews. id
LABULIANEWS.COM adalah portal berita yang menyajikan berita, informasi dan data secara faktual, berimbang dan mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik, bertanggungjawab dan mentaati kode etik jurnalistik.
© www.labulianews.id
  • DOKUMEN PERUSAHAAN
  • HUBUNGI
  • PEDOMAN KODE ETIK
  • REDAKSI
  • SINGGAHAN