H. Syaiful Azwandi Cs Dan Lurah Kekalik Jaya Disomasi, Diduga Pasang Sepanduk Berita Bohong,

Labulianews com. Ahli waris H. Muhammad Saleh bersama tim kuasa hukumnya melayangkan surat somasi atau teguran keras kepada  H. Syaiful Azwandi CS dan Lurah Kekalik Jaya pada 9 Desember 2023

Somasi tersebut lantaran pemasangan spanduk pengumuman yang diduga berisi berita bohong atas putusan Majelis Banding Pengadilan Tinggi Agama NTB.

Somasi tersebut  ditujukan  kepada H. Syaiful Azwandi CS dan Lurah Kekalik Jaya lantaran  spanduk pengumuman yang dipasang di Kantor Lurah Kekalik Jaya tersebut diduga merupakan  berita bohong dan meresahkan masyarkat karena dinilai mengadu domba karena narasinya tidak sesuai dengan putusan asli Pengadilan Tinggi Agama NTB" Ujar Lalu Ashabuddin, Selaku ketua tim kuasa hukum dari ahli waris H. Muhammad Saleh, 

Masih menurut Lalu Ashabuddin, Dalam amar putusan Majelis Banding meski  menerima banding dari tergugat intervensi dan  menolak   putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Mataram yang mengabulkan status tanah wakaf namun tidak menyebutkan status kepemlikan tanah Kantor Lurah Kekalik Jaya menjadi milik  H. Abdul Hamid (Alm). 

Putusan Majelis Banding tersebut bersifat NO atau tidak memenangkan para pihak dan belum ada putusan yang  bersifat incrah atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikarenakan masih ada upaya hukum yang lebih tinggi lagi yaitu kasasi yang akan diajukan tim kuasa hukum dan ahli waris H. Muhammad Saleh.

Majelis Banding juga berpendapat pengadilan Agama Kelas 1 Mataram tidak memiliki kewenagan  menyidangkan perkara tersebut.

Sebelumnya Ahli Waris Haji Muhammad Saleh mengklaim bahwa tanah Kantor Lurah Kekalik Jaya merupakan tanah wakaf milik mendiang ayahnya.

Menurut Keterangan Saksi H. Muhammad Saleh tokoh agama dan masyarakat  Kekalik Kijang, Sekitar tahun 1965 H. Muhammad Saleh mewakafkan tanah tersebut dan peruntukannya untuk kantor Lurah Tanjung Karang dan sekarang bernama Kantor Lurah Kekalik Jaya.

Kisruh tanah kantor Lurah Kekalik Jaya mencuat setelah terbitnya Sertifikat Hak Guna (HGU)  atas nama pemerintah Kota Mataram yang dikeluarkan kantor BPN Lombok Barat pada tahun 2003 di atas lahan seluas 1.378 M2 yang dclaim merupakan tanah wakaf.

Terpisah tergugat intervensi H. Syaiful Azwandi CS dan Lurah Kekalik Jaya yang dikonfirmasi terkait surat somasi atau teguran tersebut belum memberikan komentarnya.

Jika somasi tidak di indahkan dan dijawab oleh tergugat intervensi dan Lurah Kekalik Jaya maka keduanya terancam di polisikan (*)