Labulianews. id,  Loteng, (23/5/2025) Sesuai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Praya bahwa sidang  pada perkara nomor 70/Pid.B/2025/PN Pya atas terdakwa Sahabudin dalam kasus dugaan Pemalsuan surat akan kembali di gelar di Pengadilan Negeri Praya pada  Selasa, 27 Mei 202510:00:00 dengan agenda sidang Pemeriksaan Terdakwa di Ruang Sidang Kartika yang terbuka untuk umum. 

Dalam dakwaan Jaksa penuntut umum bahwa  terdakwa Sahabudin didakwa menggunakan ijazah palsu Universitas Muhammadiyah Mataram untuk kepentingan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk periode tahun 2024-2029.

Sahabudin, kader PPP, mengikuti pencalonan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan menyerahkan dokumen administrasi, termasuk foto copy ijazah Universitas Muhammadiyah Mataram tanggal 26 April 2014, yang ternyata palsu karena Universitas Muhammadiyah Mataram tidak memiliki Fakultas Ekonomi.

Perbuatan Sahabudin diatur dan diancam pidana dalam beberapa pasal, yaitu:

- Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- Pasal 264 ayat (2) KUHP tentang memakai rq surat palsu terhadap akta-akta otentik

- Pasal 266 ayat (2) KUHP tentang memakai akta autentik palsu

- Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati

Dari kesaksian beberapa saksi yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Praya, yakni Mantan Ketua KPU Loteng, Lalu Darmawan, Ketua DPC PPP Loteng H. Mayuki, Operator Partai PPP H. Joh dan Admin/operator KPU Loteng Lalu Alwin, Mereka membenarkan bahwa terdakwa Sahabudin menggunakan gelar SE, Ijazah S1 mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPRD Loteng 2019/2024 sebagaimana dokumen yang tercantum di SILON KPU. 

Sementara terdakwa Sahabudin membantah telah menggunakan ijazah S1 dalam pencalonannya sebagai calon anggota DPRD Loteng 2024

Perbuatan Sahabudin menyebabkan kerugian immateril, yaitu merugikan nama baik Universitas Muhammadiyah Mataram. Kasus ini masih dalam proses hukum dan menunggu putusan pengadilan. (ms)