LSM KASTA NTB Gelar Musda dan Rakerda pada Momentum Kemerdekaan RI
Labulianews.id, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kajian dan Advokasi Sosial serta Transparansi Anggaran (KASTA) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-5 dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-10 pada tanggal 17 Agustus 2025 di Hotel Lombok Plaza Mataram. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara.
Kegiatan ini dimulai dengan pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih di ruas jalan depan hotel tempat acara berlangsung. Ketua Panitia Musda dan Rakerda, L. Suhandi, menyatakan bahwa pelaksanaan Musda dan Rakerda pada momentum kemerdekaan ini adalah salah satu bentuk implementasi kecintaan terhadap bangsa dan negara.
KASTA NTB juga menampilkan kesenian tradisional berupa gendang beleq, yang menjadi salah satu tradisi dan budaya masyarakat NTB khususnya di Pulau Lombok. Hal ini sebagai bentuk upaya mendorong pelestarian kesenian lokal dan memperkenalkannya ke kancah nasional dan internasional.
Pada Musda kali ini, telah dilaksanakan pemilihan Ketua Umum DPP LSM KASTA NTB untuk periode 2025-2027. Zulfan Hadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPD Lombok Barat selama 2 periode, terpilih sebagai Ketua Umum dengan perolehan suara 19 suara.
Kegiatan ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah NTB, di antaranya:
1. Mendorong Pemprov untuk menuntaskan lahan Eks GTI di Gili Trawangan
2. Melakukan pengkajian terhadap rencana pemberian Izin Pertambangan Rakyat melalui Koperasi Pertambangan
3. Menyelesaikan persoalan hutan sekaroh di Lombok Timur
4. Pengelolaan anggaran DBHCHT yang berpihak kepada kepentingan petani tembakau
5. Mendorong Pemkab KLU mengevaluasi KPBU dengan PT. TCN terkait kerjasama pengolahan air laut menjadi air bersih melalui SWRO
Dalam sambutannya, Ketua Umum terpilih, Zulfan Hadi, menyatakan sikap bahwa dirinya akan mengajak seluruh pengurus KASTA NTB untuk menyelesaikan agenda-agenda kerja lembaga yang sudah ditentukan dan menjadi hasil rekomendasi dari Rapat Kerja Daerah.
