Tunggakan Sewa Mobil dan Polemik Dapur Bergizi: Ujian Transparansi SPPG Babussalam 02

Foto: Ilustrasi. 

Labulianews. Id, (12/5/2026) Program Makan Bergizi Gratis, jualan politik andalan Presiden Prabowo Subianto, justru tersandung di dapur sendiri. Di Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) Babussalam 02 kembali jadi sorotan. Bukan karena piring-piring berisi lauk bernutrisi. Melainkan soal tunggakan sewa mobil boks yang sudah delapan bulan lebih tak beres.

“Padahal Badan Gizi Nasional (BGN) tiap bulan menganggarkan dana untuk pos sewa kendaraan,” ujar WH, tokoh masyarakat setempat, kepada media, Jumat, 8 Mei 2026.

Mobil itu milik Haji Ahmad. Sejak dapur SPPG mulai mengepul, kendaraannya dipakai hilir-mudik mengantar bahan dan makanan. Masalahnya: yang dibayar baru tiga bulan. “Hampir delapan bulan mobil saya dipakai. Yang dibayar baru tiga,” katanya, Ahad, 10 Mei 2026.

Di situlah hitung-hitungan mulai janggal. Haji Ahmad mengaku menerima sewa Rp5 juta per bulan. Padahal, menurut dia, pagu BGN untuk sewa kendaraan SPPG sebesar Rp6 juta tiap bulan. Ada selisih Rp1 juta yang menggantung, ditambah lima bulan sewa yang belum dibayar sama sekali. 

Bagian akunting SPPG Babussalam 02 berkukuh pembayaran sudah dianggarkan dan rutin dikucurkan. Klaim itu tak menjawab dua hal: ke mana selisih Rp1 juta per bulan, dan kapan tunggakan lima bulan dilunasi.

Audit Mendesak, Kompetensi Dipertanyakan.

Bagi Direktur FP4 NTB Lalu Habib, ini bukan sekadar wanprestasi bisnis. “Ini soal lemahnya pengawasan anggaran publik yang menopang program strategis,” katanya. Ia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan turun mengaudit SPPG Babussalam 02. “Program unggulan Presiden Prabowo ini harus jalan baik dan benar. Kalau ada oknum nakal, proses hukum,” ujarnya, tegas.

Sorotan lain mengarah ke ruang masak. Haji Ahmad menyebut chef yang bekerja di dapur itu diduga tak bersertifikat. Ia juga menyinggung riwayat kanker payudara sang juru masak, memicu cemas soal standar keamanan pangan untuk anak sekolah.

MBG dirancang mendongkrak gizi anak sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Tapi, kata Lalu Habib, capaian itu dipertaruhkan bila SDM inti tak lolos kualifikasi. “Transparansi anggaran tak bisa ditawar. Negara sudah menganggarkan,” ucapnya. Ia meminta BGN dan pengawasnya di NTB segera audit, melunasi mitra, serta mengevaluasi ulang seleksi dan sertifikasi SDM dapur.

Klarifikasi Mitra: Disuspen, Tunggakan Diakui. 

Mitra SPPG Babussalam 02, H. Zaenudin membantah sengaja menunggak atau memberhentikan relawan. “Yang mengatakan diberhentikan itu Bapak H. Ahmad sendiri. Saya tidak pernah bilang begitu,” katanya, Senin, 11 Mei 2026.

Menurut H.Zaen, polemik relawan bermula dari Surat Edaran BGN yang sempat membatasi usia 18-50 tahun. Aturan berubah lewat SE BGN Nomor 11 Tahun 2026: minimal 18 tahun tanpa batas maksimal, asal sehat jasmani-rohani. “Rencana pemberhentian relawan usia 50 tahun ke atas batal. Tapi mereka harus ada surat sehat dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik,” jelasnya. Ia menegaskan, tak ada relawan yang diberhentikan.

Soal sewa mobil, H.Zaen tak menampik. “Benar sewanya belum lunas. Saya siap melunasi sebagaimana permintaan pemilik. Tapi minta kesempatan karena dapur ini sudah lebih dari sebulan disuspen dan belum operasi,” ujarnya.

H. Zaen juga membenarkan pernah meminjam uang kepada H. Ahmad saat membangun dapur. Sebagai timbal balik, H. Ahmad dijanjikan jadi pemasok beras. “Uang pinjaman sudah dikembalikan. Emas anak-anaknya yang sempat digadai untuk bangun dapur juga sudah ditebuskan,” katanya.

Istri H. Ahmad, kata Zaen, sempat memasok beras. Belakangan pihak H. Ahmad meminta berhenti dan uangnya dikembalikan. “Ya kita kembalikan. Caranya pinjam uang ke orang lain, dengan janji dia juga akan dijadikan pemasok beras,” tutur zaen. Pemasok baru itu kini mengisi posisi tersebut.

Meski riuh, H. zaen memastikan hubungannya tetap baik, kerja sama jalan terus. “Kami tetap akan menyewa mobilnya dan menjadikan mereka sopir. Tidak ada yang diberhentikan,” tegasnya.

Menanti Kepastian. 

WH mengatakan dugaan kasus SPPG Babussalam 02 kini jadi ujian: sanggupkah dana MBG dikelola transparan dan akuntabel, atau justru jadi preseden buruk? Dengan gelontoran uang negara yang tak kecil, publik NTB menunggu jawaban. Sebab program bergizi yang macet di level dapur berisiko menggerus kepercayaan pada inisiatif pemerintah. (ms)